SPECIAL REPORT

Bersalah! KPPU Vonis PT Angkasa Pura (AP) Logistik Denda 6 Miliar

Jakarta, Airmagz.com – PT Angkasa Pura (AP) Logistik divonis bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui keputusan Majelis KPPU perkara nomer 08/KPPU-L/2016 yang dengan sengaja telah melalukan praktik monopoli di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanudin, Makassar.

“Terlapor I (PT AP Logistik) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No.5/1999 tentang praktik monopoli. Terlapor I dikenakan denda sebesar Rp 6,55 miliar yang harus disetor ke kas negara,” ucap Sukarmi, Ketua Majelis Komisi Rabu (14/6).

Pelaporan yang bermula terkait dengan penetapan tarif jasa kargo dan pos pesawat udara dari Rp 400 menjadi Rp 500 per kilogram. Tarif ini berlaku sejak 1 April 2014. Selain itu, ada juga tarif jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo (regulated agent) senilai Rp 550 per kilogram. Tarif ini berlaku pada 20 Juli 2015.

Dengan pembebanan tersebut, pengguna jasa yang berupa perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) diharuskan membayar dua jasa. Menurut majelis komisi yang didasarkan pada temuan investigator, ternyata layanan yang didapatkan sama.

Melalui kebijakan penetapan tarif tersebut, Majelis menghitung PT AP Logistik telah mendapat Rp 5,42 miliar dari jasa outgoing domestik dan Rp 1,09 juta dari jasa outgoing internasional.”Selain adanya bentuk protes tersebut, konsumen di daerah Kota Makassar dan sekitarnya tidak mempunyai pilihan lain untuk mengirimkan kargo melalui pesawat udara, karena tidak terdapat bandara komersial lainnya yang memungkinkan selain melalui terminal kargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,” jelas Sukarmi.

Seharusnya PT Angkasa Pura Logistik tidak mempunyai kewenangan untuk dan atas nama PT Angkasa Pura I (Persero) dalam melakukan pengelolaan Terminal Kargo atau melakukan fungsi jasa kebandarudaraan karena pemegang izin Badan Usaha Bandar Udara ada pada PT Angkasa Pura I dan tidak boleh dipindahtangankan.

Fakta lain yang memberatkan PT Angkasa Pura Logistik, adanya pembaharuan terhadap perjanjian pengelolaan Terminal Kargo, yang menggantikan perjanjian pengelolaan Terminal Kargo antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Angkasa Pura Logistik Nomor SP.6/HK.06.03/2-13/PD dan Nomor: 02/APL-AP1/2013-DU tanggal 18 Januari 2013.

Juga adanya badan usaha lain yang mengajukan izin sebagai RA, tidak dapat meniadakan tindakan yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik dalam mengenakan tarif ganda. Dan selama perkara berjalan, PT AP Logistik sebagai Regulated Agent tidak memiliki pesaing di Bandara Sultan Hasanuddin.

Fakta fakta tersebut membuat Majelis Komisi memutuskan PT Angkasa Pura Logistik terbukti secara sah telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomer 5 Tahun 1999. Dengan hukuman harus membayar denda sebesar Rp 6.551.558.600,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima puluh Satu Juta Lima Ratus Liama Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang harus disetorkan kepada kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran.

Baca Juga : PT Angkasa Pura Cargo Targetkan Pencapaian Pendapat 150 Miliar di Tahun 2017

BACA JUGA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *