SPECIAL REPORT

Sesuai Putusan Kementerian BUMN, AP I Wajib Membayar Dana THT Eks Karyawan AP I

Airmagz.com, Jakarta – Rapat kementerian BUMN dengan Angkasa Pura I (AP I) pada tanggal (17/1) yang dihadiri oleh pejabat BUMN, AP I dan AirNav Indonesia menghasilkan keputusan yakni, PT. AP 1 (PERSERO) harus menyelesaikan segala kewajiban terhadap hak karyawan yang diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku pada perusahaan paling lambat Selasa, 31 Januari 2017.

Pemberhentian karyawan berawal pada 2013 karyawan yang mayoritas dari ATC, pengatur lalu lintas udara, dialihkan dari AP 1 ke perusahaan baru, AirNav. Baru pada April 2014 surat keputusan keluar dari AP 1 diberikan.  “Bunyi SK-nya ‘diberhentikan dengan hormat dan dialihkan ke Airnav,” ujar Abidin Haju, selaku perwakilan mantan karyawan AP I kepada Airmagz.com.

Menurut Abidin, berdasarkan peraturan dari Angkasa Pura mengenai tunjangan hari tua (THT) yang dikelola oleh yayasan AP bahwa pegawai yang diberhentikan akan mendapat THT paling lambat satu bulan setelah diberhentikan. “Saya kan diberhentikan April 2014, seharusnya Mei 2014 dibayarkan namun sampai sekarang belum terealisasi, masih berproses terus. Bahkan kami sampai melakukan lobi-lobi dengan pejabat Angkasa Pura 1,” tambahnya.

Abidin mengaku, sebelumnya pihak AP 1 sudah melakukan pertemuan dengan para eks pegawainya pada 2 Juni 2016. Hasil berita acara dari pertemuan tersebut bahwa pihak AP 1 akan mengupayakan pembayaran THT satu bulan setelah pertemuan.

Pada 29 Juni 2016, eks karyawan AP 1 dan pihak Angkasa Pura kembali melakukan pertemuan. Dalam pertemuan itu pihak AP 1 sudah akan membayar THT para eks pegawainya. Namun, Abidin menjelaskan bahwa AP 1 tidak membayar sepenuhnya THT eks pegawai.  Keputusan tersebut dinilai Abidin dan eks pegawai AP 1 lainnya tidak sesuai dengan KEP.43/KP.15.01/2011 tentang pemberian Tunjangan Hari Tua (THT).

“AP sudah mau membayarkan, tapi tidak sesuai dengan KEP.43 yang seharusnya ada rumusannya. Mereka tidak mau menggunakan KEP.43  dengan alasan ketidakcukupan dana. Mereka memanggil aktuaris . Jadi dana yang hanya 70 persen itu akan dibagi rata dan dianggap selesai. Kami menolak waktu itu,” papar Abidin saat dihubungi melalui telefon seluler, Minggu (29/1).

Abidin menjelaskan, ia dan para eks pegawai lainnya tetap menuntut AP 1 memenuhi THT sesuai prosedur perusahaan. Namun ketika itu AP 1 mengatakan jika ingin sesuai dengan aturan perusahaan dananya tidak cukup. Sehingga mereka meminta waktu untuk mengirim surat ke kementerian BUMN.

“Sampai sekitar delapan bulan kami menunggu tidak ada balasan dari BUMN. Sehingga pada saat kami ke Depnaker, sepertinya Depnaker menelepon ke BUMN.  Akhirnya BUMN mem-follow up dan memanggil pejabat AP 1, AP 2dan AirNav pada 17 Januari 2017 itu,” jelasnya.

Abidin menambahkan,  “Kami akan tetap menuntut mereka(AP 1-red). Kami berharap jika pada 31 Januari tidak dibayarkan, kami akan meminta pada kemenaker untuk lewat jalur pengadilan BANI. Paling tidak bisa disita asetnya atau seperti apa, lah,” pungkas Abidin.

Sementara itu, Pihak AP I , Israwadi selaku Seketaris Perusahaan, Menolak berkomentar terkait dengan dana tunjangan hari tua yang harusnya dibayar kepada karyawan AP I. ” Saya tidak bisa berkomentar, karena saya tidak mengetahui hasil rapat tersebut, Saat ini kami masih fokus mengurusi New Bandara Yogyakarta, ” Ucapnya saat dikonfirmasi melalui saluran telepon (29/1).

BACA JUGA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *