Aksi Susi Tenggelamkan Kapal, Luhut ‘Sewot’

Jakarta, Airmagz.com – Aksi ‘Tenggelamkan Kapal’ yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan mendapatkan tanggapan sinis dari Menko Maritim Luhut Pandjaitan,dalam keterangannya Luhut meminta susi untuk menghentikan aksi tenggelamkan kapal dengan alasan lebih kapal-kapal itu disita diberikan ke nelayan lewat koperasi.

“Sekarang kalau bicara koperasi ini kan bicara keadilan. Kita ingin koperasi nelayan itu tumbuh. Ada yang tadi bilang takut nanti kalau dilelang ada orang lain yang dapat, kan kita kontrol, kan bisa dikontrol kalau ketakutan itu,” ujar Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman

Luhut mengatakan, dia juga ikut terlibat dalam kebijakan menenggelamkan kapal-kapal maling ikan. Tepatnya, saat dia masih menjabat Kepala Staf Presiden.

Bahkan, kata Luhut, dia ikut mendorong kebijakan penenggelaman kapal itu dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas.

“Saya sangat mendorong itu bahwa tindakan tegas. Saya ulangi ya, tindakan tegas penenggelaman kapal itu bisa dilakukan,” lanjut Luhut.

Cuma, dalam perjalanannya, Luhut sempat berpikir kembali apakah perlu terus menerus kebijakan itu dilakukan. Pasalnya, masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan kapal-kapal tersebut ketimbang ditenggelamkan.

“Nah saya bilang kenapa sekarang tidak kapal itu diberikan (ke nelayan) dengan melalui proses yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita sehingga mereka bisa melaut,” tutur Luhut.

Menteri Susi pun menanggapi pernyataan Luhut dengan sebuah Video penjelasan mengenai aksi Tenggelamkan Kapal yang dilakukannya sejak menjadi menteri Kelautan dan Perikanan.

Penjelasan tersebut disampaikannya lewat video berdurasi 5 menit dan 14 detik yang diunggah ke YouTube.

Saya ingin sedikit berbagi dan sharing kembali tentang beberapa hal yang belakangan ini muncul kembali yang sebetulnya itu hal yang sudah kita lakukan dan kita laksanakan selama tiga tahun ini.

Kita awali dengan yang satu ini yaitu tenggelam, penenggelaman, tenggelamkan. Itu tiga kata yang dalam tiga tahun ini begitu melekat dan seolah-olah menjadi trademark daripada Susi Pudjiastuti, padahal bukan. Yang saya lakukan dengan tenggelam, tenggelamkan, penenggelaman kapal, itu adalah sebuah tugas negara menjalankan amanah daripada undang-undang perikanan kita Nomor 45 Tahun 2009. 

Penenggelaman kapal dari kapal-kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia, itu diatur dalam undang-undang tadi. Jadi, bukan ide Susi Pudjiastuti, bukan pula ide Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk kita, bisa mengeksekusi undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 agar supaya, pencurian ikan yang begitu masif di Indonesia bisa selesai. 

Dan penenggelaman kapalnya pun itu terjadi hampir 90 persen lebih adalah putusan pengadilan, yang mengharuskan kapal-kapal ikan itu kita musnahkan, karena kapal-kapal itu adalah bukti dan pelaku kejahatan. Kenapa pelaku kejahatan? Karena kapal-kapal ini mempunyai kewarganegaraan. Kapal bukan hanya sekedar alat bukti kejahatan, tapi kapal adalah pelaku kejahatan. Karena dia punya kewarganegaraan sama seperti kita manusia, punya kebangsaan dengan bendera, membawa bendera negaranya, registrasinya juga ada, jadi kewarganegaraan ini yang membawa kepada kapal itu bukan hanya sebagai barang bukti kejahatan, tapi juga dikategorikan pelaku kejahatan. Dan undang-undang kita ini sangat bagus sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan illegal fishing yang masif. 

Jadi sekali lagi penenggelaman kapal itu bukan ide, hobi Menteri Susi atau pemerintahan Pak Jokowi, bukan. Pak Jokowi sebagai presiden dengan visi maritimnya ingin mengamankan sumber daya alam laut Indonesia yaitu sektor perikanannya untuk tetap bisa sebesar-besarnya memakmurkan rakyat Indonesia terutama para nelayan. 

Jadi sekali lagi kalo ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, penenggelaman kapal dilakukan kepada kapal-kapal pencuri ikan asing yang tertangkap mencuri ikan, tentunya harus membuat satu usulan. Usulan itu adalah kepada presiden untuk memerintahkan menterinya, mengubah undang-undang perikanan tadi di mana ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada. 

Nah, menteri nanti mengajukan ke badan legislasi DPR untuk memulai merancang undang-undang baru melakukan perubahan sehingga pasal tadi tidak ada. Dan kebanyakan dari penenggelaman kapal yang selama ini kita lakukan sejumlah 363 kapal dalam tiga tahun ini adalah 90 persen lebih hasil keputusan pengadilan. 

Kami Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mengeksekusi putusan pengadilan, pemusnahan kapal dengan penenggelaman. Memang benar, ada keputusan atau ide yang dibuat oleh Susi dan presiden dalam hal ini atas persetujuan presiden yaitu penenggelaman itu di media-kan atau di-publish untuk mendapatkan deterrent effect. Nah, Itu memang keputusan dari pak presiden dan juga saya yang melaksanakan. 

Dari sisi keputusan kepada level penenggelaman, itu adalah murni keputusan dari pengadilan. Penenggelaman ini di-publish atau di-cover media atau tidak itu keputusan kami. Jadi kawan-kawan sekalian saya harap isu atau kontra pendapat tentang penenggelaman kapal, mudah-mudahan bisa selesai dengan penjelasan saya hari ini. Terima kasih selamat siang.

Namun Luhut beranggapan bahwa tindakan Susi harus sesuai dengan Undang-Undang, Luhut sendiri diyakini juga berlandaskan atas amanat Undang-Undang yang ada. Staf Khusus Menko Maritim Urusan Legal Lambock V. Nahattands menjelaskan, dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, pada pasal 76A, benda dan atau alat yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan memang dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah dapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Namun, Undang-undang juga memberikan opsi agar kapal-kapal tadi bisa digunakan untuk sejumlah kepentingan perikanan Indonesia lainnya, seperti pelelangan untuk negara, hingga penyerahan ke kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan seperti yang tercantum dalam Pasal 76C ayat 5 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

“Dalam Pasal 76c, ayat 5, ini yang dimaksud Pak Menko, benda dan atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan,” ungkapnya.

Susi sendiri pun yakin bahwa dirinya melakukan aksi seperti itu sudah sesuai dengan Undang-Undang, Mengingat kebijakan penenggelaman kapal sendiri diklaim diatur oleh Undang-Undang. Menteri Kelautan dan ­Per­ikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, tindakan penenggelaman kapal tercantum dalam UU No 45/2009 tentang Perikanan.

Pro dan Kontra

Pro dan kontra pun terjadi pasca kontroversi Susi VS Luhut soal tenggelamkan kapal, bahkan ada pihak yang melakukan poling di media sosial twitter untuk mengajak pembaca memberikan pendapat mereka, setuju atau tidak penenggelaman kapal maling ikan dihentikan.

Poling dibuka sejak Selasa (9/1/2018) pukul 12.00 dan ditutup Rabu (10/1/2018). Hasilnya, dari 8.313 peserta poling, 87% menyatakan tidak setuju Susi hentikan penenggelaman kapal maling ikan.

Sementara 7% menyatakan setuju dan 6% tidak peduli. Mereka yang tidak setuju penenggelaman kapal maling ikan dihentikan, memberikan pandangan beragam.

Misalnya, donny lo lewat akun @lodonny yang meminta Susi jangan kendor menenggelamkan kapal maling ikan. Jangan kasih kendor bu! Biar pada tau kalo nyolong itu ada “hadiahnya” malah kalau perlu koruptor berada di kapal itu waktu mau ditenggelamkan. Biar pada kapok. Kl model skrg ga ada yg takut.

Senada dengan donny lo, Tiar. P lewat akun @tiar_indaHouse juga meminta Susi terus menenggelamkan kapal-kapal maling ikan. Gas terus pokok’e bu susi, jangan kasih kendor.

Ada pula peserta polling yang setuju dengan Luhut. Contohnya, Official Hendra Yap Hendra_Yaps mengatakan, Pikirkan dasar laut…jgn cuma asal tenggelamkan. Sita kapal pencuri dan alihkan sebagai bantuan utk nelayan indonesia.

Peserta polling lainnya yang setuju, Jonru Sinting @IdaBagusArya mengatakan, Setuju selama kapal tsb bisa dirampas menjadi milik negara & digunakan utk meningkatkan produktifitas & kesejahteraan nelayan di Indonesia. Atau kapal2 tsb disita utk kemudian dilelang & hasil lelangnya masuk kas negara. (IMN/Detik.com)

 

REKOMENDASI