FAA Permudah Pilot Militer Masuk Penerbangan Sipil AS

Jakarta, Airmagz.com – Federal Aviation Administration (FAA) mengusulkan untuk merevisi peraturan yang mengatur tentang kapten pilot dan co-pilot. Upaya ini dikeluarkan demi memudahkan penerbang militer Amerika Serikat (AS) untuk menjadi pilot penerbangan komersial.

Dikutip dari Wall Street Journal, dengan membawa dukungan dari armada aktif dan non aktif militer AS, FAA pada Jumat (24/11/2017) secara resmi mengajukan revisi peraturan FAA No. 78 FR 42375, tanggal 15 Juli 2013 yang mengatur tentang minimum jam terbang pilot militer dan sipil. 

Tujuan deregulasi ini adalah untuk membantu mengurangi kekurangan pilot yang sedang terjadi di AS, terutama yang dialami oleh operator regional tertentu. Besarnya jam terbang di AS telah mengecilkan jumlah pelamar militer AS untuk melamar ke penerbangan sipil. Ini tentu mempengaruhi upaya pemerintah AS untuk meningkatkan jumlah pilot yang saat ini sedang kekurangan. 

Maj. Shawna R. Kimbrell, 555th Fighter Squadron, poses for an environmental photo for Women’s History Month article March 17, 2008. Maj. Kimbrell is the first African American female fighter pilot in the Air Force. (U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Ashley Wood)

FAA juga menyatakan dengan adanya regulasi ini, akan ada penghematan puluhan dolar untuk setiap pilot, yang didapat dari pengecilan jam terbang yang diperlukan sebelum mereka pindah ke kokpit sipil. Namun sayangnya, upaya FAA ini masih belum bisa diupayakan. Alasannya, menurut FAA, inisiatif tersebut dianggap lebih cenderung melakukan penghematan biaya daripada mengurangi beban keuangan. 

Terkait dengan hal tersebut, pengamat Penerbangan Gerry Soejatman (18/12/2017) menjelaskan bahwa AS saat ini sedang mulai kekurangan pilot di maskapai-maskapainya. Ini terjadi lantaran banyak pilot yang pensiun, sementara maskapai-maskapainya sedang mulai berkembang kembali. 

“Mereka selama ini menggunakan peraturan 1.000 jam minimum bagi pilot yang mau bekerja di airline. Sementara mencari 1.000 jam terbang kan sulit sekali. Jadi untuk mempermudah, ketentuan pilot militer untuk masuk ke maskapai komersil diturunkan dari 750 jam menjadi 500 jam, sedangkan untuk pilot dengan S1 ketentuannya diturunkan dari 1.000 jam menjadi 750 jam,” jelas Gerry.

Menurutnya, aturan ini memudahkan pilot militer AS yang menggunakan ikatan dinas pendek atau sedang. “Militer merupakan salah satu jalur populer bagi orang-orang yang ingin menjadi pilot tanpa mengeluarkan biaya, hanya perlu ikatan dinas dan mengonversi ke sipil. Lebih mudah dan murah dibanding jalur murni sipil.”

“Bagi yang mengantongi S1 saja membutuhkan 1.000 jam terlebih dahulu, sementara tanpa S1 butuh 1.500-2.000 jam. Itu pun sekolah terbangnya bayar sendiri. Lain lagi kalau hanya memiliki jam terbang yang sedikit, dengan minimum required hours hanya bisa bekerja di regional airlines (propeller dan jet kecil) dengan gaji yang sangat kecil,” tambahnya

Masih Dipertanyakan Keefektifannya

Di sisi lain, Gerry pun masih mempertanyakan seberapa efektif kebijakan ini nantinya. Pasalnya, anggaran untuk Angkatan Udara AS juga tidak berkembang, bahkan kebutuhan mereka cenderung menurun, sehingga intake mereka untuk dinas pendek, dinas sedang, dan dinas panjang akan berkurang. 

Ia juga menjelaskan meski banyak instruktur sekolah penerbangan di sana yang berpindah ke airline dengan pergantian peraturan ini, tapi selama gaji Initial Flight Officer (FO) untuk regional airlines di AS masih rendah, rasanya sulit untuk bisa menarik lebih banyak pilot baru untuk jangka panjang. Bahkan gaji initial FO di Indonesia masih lebih tinggi daripada banyak negara lain. 

Bagaimanapun menurutnya peristiwa kekurangan pilot di AS ini masih lumrah. Senasib dengan Eropa yang kekurangan pilot sampai menawarkan pekerjaan ke Indonesia, meski sekarang sudah normal kembali. Sebaliknya, di Indonesia justru sedang ada 1.200 pilot yang menganggur dan ada rencana Kemenhub untuk mengimpor pilot ke Eropa, Cina, dan Meksiko. 

Di Indonesia sendiri cukup banyak pilot AU yang berpindah ke sipil. Gerry mengatakan banyak pilot AU yang mengambil ikatan dinas pendek, kemudian pindah ke penerbangan komersil setelah habis masa bakti. “Namun kebutuhan pilot di Indonesia jauh lebih banyak daripada yang bisa disediakan TNI-AU yang sudah selesai masa baktinya. Pilot-pilot TNI-AD dan TNI-AL juga ada, namun kebanyakan dari mereka adalah pilot helikopter,” lanjutnya.

Sementara FAA saat ini sedang mengupayakan memperkecil minimum jam terbang demi meningkatkan pelamar pilot di maskapai sipil dengan cara lainnya, yakni dengan membuka pintu bagi pilot helikopter dan jenis pesawat lainnya untuk mentransfer pengalaman militer mereka untuk memenuhi standar jam terbang minimum FAA.  

Soal kemungkinan kerjasama dengan AS untuk mengirim pilot-pilot Indonesia ke sana, Gerry menganggap ide tersebut masih mustahil. Jika ingin sekolah terbang di sana saja, pemeriksaan untuk visanya tidak sembarangan dan ketat. Kebijakan pemerintah AS demi mengurangi imigran.

“Tidak gampang untuk mengusahakan lulusan sekolah pilot kita yang masih menganggur ini. Belum lagi, minimum jam terbangnya. Masih banyak lulusan sekolah pilot di Indonesia yang  hanya mengantongi 180 jam.  Mau terbang di sana itu butuh 1.000 jam (sebelum perubahan). Mereka pasti tidak akan mau memberikan ‘pengecualian’ hanya untuk lulusan dari Indonesia,” pungkasnya. (MAH)

REKOMENDASI