Pemimpin Yang Amanah

Oleh : Ki Pandan Alas

Pemerhati Penerbangan

Memperhatikan siaran televisi mengenai Pemilihan Kepala Daerah sangat menarik. Sebenarnya saya menganggap itu adalah mekanisme yang wajar untuk memilih pemimpin yang memenuhi syarat dan didukung oleh rakyat. Rakyat yang diwakili oleh partai politik dan organisasi masyarakat. Retorika Pilkada memang membuat situasi memanas, Karena semua berjuang untuk memenangkan pemilihan dengan caranya masing-masing Walaupun sudah bersepakat untuk melakukannya dengan fair, tetap saja mulai terjadi provokasi dan agitasi disana-sini. Sebenarnyaitu hal yang wajar saja.

Yang kemudian membuat saya tergelitik untuk menuliskan ini adalah ketika kemudian terjadi dispute dan perbedaan persepsi mengenai proses pemilihan seorang Kepala Daerah. Dispute ini terjadi antara Kapolri dan Jaksa Agung di satu sisi dan KPK di sisi lainnya. Jaksa Agung dan Kapolri mengharapkan agar proses penyelidikan kepada calon Kepala Daerah untuk sementara dihentikan dahulu, sampai proses Pilkada selesai. Alasannya agar tidak mengganggu proses Pilkada yang sedang berjalan. Sesudah itu baru nanti proses penyelidikan dilanjutkan kembali.

Sementara dari sisi KPK ingin agar proses penyelidikan ini terus dilanjutkan, tanpa harus menunggu proses Pilkada. Dan masing-masing bersikeras dengan versi kemauannya sendiri. KPK malah mengusulkan agar partai politik menyediakan calon alternatif, jika seandainya calonnya memang benar bermasalah. Sebenarnya saya tidak mau ikut meng-komentari masalah ini, hanya saja hati nurani saya berbisik, sehingga lalu menuliskan ini.

Sebenarnya bagaimana sih proses memilih seorang pemimpin? Apakah kriterianya ditentukan sebelum proses pemilihan dilakukan atau sesudahnya? Dimana sebaiknya fungsi KPK, pada saat menentukan kriteria atau ketika sudah terpilih menjadi pemimpin?

Jika mengikuti versi Kapolri dan Jaksa Agung, bagaimana jika calon Kepala Daerah (yang sudah ditengarai melakukan tindakan yang berindikasi ke arah korupsi), kemudian ternyata memenangkan pemilihan dan menjadi Kepala Daerah? Lalu apa yang harus dilakukan? Membatalkan hasil pemilihan itu? Jika begitu, alangkah besar biaya yang harus ditanggung Negara. Mengapa justru tidak sebelum Pilkada dilakukan, sehingga ada jaminan yang terpilih nanti, sudah melalui seleksi yang benar.

Saya tidak mau terjerumus masuk ke ranah politik, karena argumentasinya pasti sudah dihitung masak-masak dari berbagai macam hal. Hanya saja, marilah kita evaluasi dari sisi pedoman hidup kita Al-Qur’an, dan juga contoh dan teladan dari Rasulullah SAW.

Seorang pemimpin yang baik, seyogyanya meniru dan mencontoh Rasulullah SAW. Ia juga semestinya memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin yang memiliki karakteristik : Shiddiq, Amanah Fathonah dan Tabligh. Pasti semua tidak mungkin meniru sepenuhnya, tetapi paling tidak sedikit banyak para pemimpin itu harus mampu meniru teladan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Seorang pemimpin harus senantiasa menggunakan hukum yang telah ditetapkan Allah. Pemimpin sebaiknya tidak meminta jabatan, atau menginginkan jabatan tertentu. Ini sesuai sabda Rasulullah SAW :

“Sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada seseorang yang memintanya, tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya.” (HR. Muslim).

Jika KPK sudah mulai mengidentifikasi seorang bakal bermasalah, maka sejak dari awal calon pemimpin ybs seyogyanya menyadari, tahu diri dan dengan jantan mengundurkan diri, sebelum Pilkada. Hanya saja rasanya ini tidak mungkin. Hal itu sudah langka terjadi atau bahkan tidak ada di Indonesia. Kita tahu di Jepang jika ada pemimpin salah, dia mengundurkan diri atau bahkan bunuh diri! Tetapi di negeri ini jika seorang pemimpin dianggap salah, dia malah sibuk membela diri atau malah menuntut balik yang menyalahkan dia.

Mengenai pemimpin ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an (QS. An Nisa’ : 59): “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas merupakan perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri (ulama dan umara). Menurut hemat saya, sudah waktunya para ulama menegaskan proses pemilihan pemimpin ini dari kaidah agama. Ini penting agar diperoleh keseimbangan dan mengarahkan para pemimpn pada jalan yang benar, bukan hanya berkutat dengan masalah politik saja.

Saya merasa sudah waktunya para ulama bersikap dan memberikan fatwanya. Dispute mesti diakhiri dan jangan dibiarkan berkepanjangan. Ini bakal memberi dampak negatif bagi rakyat. Rakyat jadi bingung sebenarnya mana yang harus diikuti? Sementara itu para petinggi negeri ini memang menjalankan tugasnya masing-masing, tetapi kan ada moral obligaton yang muncul dari dalam hati nurani. Ini dapat menjadi salah satu pertimbangan menentukan keputusan.

Maaf jika salah …

Share :
You might also like