Navigasi Penerbangan Penting Jamin Keselamatan Penerbangan

Jakarta, airmagz.com – Navigasi penerbangan mungkin tidak banyak diketahui oleh penumpang karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan penumpang saat hendak naik pesawat terbang. Namun sesungguhnya navigasi penerbangan sangat berpengaruh sekali dalam operasional penerbangan. Tanpa navigasi penerbangan, ada kemungkinan penerbangan komersial tidak akan terlaksana. Karena navigasi penerbangan inilah yang menjamin keselamatan, keteraturan dan efisiensi sebuah penerbangan sipil.

Navigasi penerbangan bisa terlaksana dengan baik jika tersedia informasi aeronautika yang cukup, akurat, terkini dan tepat waktu. Informasi aeronautika ini misalnya terkait kondisi bandar udara beserta peralatan navigasinya atau catatan buat semua personil penerbangan (notice to airman/ Notam). Notam biasanya dikeluarkan jika ada hal-hal yang bisa mengganggu keselamatan penerbangan seperti misalnya runway yang rusak atau tergenang air, adanya gunung meletus yang semburan abunya mengganggu area terbang pesawat, penggunaan wilayah tertentu untuk latihan militer dan sebagainya.

Karena pentingnya informasi-informasi tersebut, pengolahan informasi aeronautika itu juga memerlukan data-data yang valid dari berbagai sumber baik regulator maupun operator. Dalam rangka menjamin hal itulah, Dirjen Perhubungan Udara pada tanggal 09 April 2018 mengeluarkan Instruksi no. 01 Th 2018 tentang Mekanisme Pengajuan Publikasi Informasi Aeronautika. Instruksi baru yang mulai berlaku saat dikeluarkan tersebut mencabut instruksi lama dalam SE Nomor 9 Tahun 2016.

Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menyatakan bahwa masalah navigasi penerbangan bukan hanya domain dari Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan/ AirNav Indonesia saja. Namun juga pengelola serta otoritas bandara udara dan regulator penerbangan yang lain.

Untuk itu instruksi baru ini ditujukan kepada Direktur Keamanan Penerbangan; Direktur Bandar Udara; Direktur Navigasi Penerbangan; Kepala Bagian Perencanaan; Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; Para Penyelenggara Bandar Udara/Heliport/ Waterbase; Badan Usaha Angkutan Udara (maskapai) dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.

“Pada dasarnya, instruksi ini untuk menjamin tersedianya informasi aeronautika yang cukup, akurat, terkini dan tepat waktu demi keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi penerbangan. Untuk itu perlu mekanisme yang lebih terpadu dan sederhana untuk mempermudah proses koordinasinya dalam hal pengajuan publikasi informasi aeronautika,” ujar Agus Santoso.

Guna mempermudah proses koordinasi dalam penyampaian data awal dan penyiapan publikasi informasi aeronautika tersebut, Agus menyatakan dapat dibuat perjanjian kerjasama antar unit-unit yang terkait.

“Semua stakeholder harus mau bekerjasama dengan baik demi kelancaran proses dan mendapatkan hasil publikasi aeronautika yang baik dan benar. Karena hal ini demi keselamatan, keteraturan dan efisiensi operasional sebuah penerbangan sipil. Jadi ini juga demi kebaikan kita bersama,” ujarnya lagi.

Selain itu Agus juga mengingatkan agar pelaksanaan publikasi informasi aeronautika harus tetap berpedoman pada ketentuan kendali mutu atau quality manajemen system (QMS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agus Santoso juga menginstruksikan kepada Direktur Bandar Udara, Direktur Keamanan

Penerbangan, Direktur Navigasi Penerbangan serta Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) agar senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap mekanisme pengajuan publikasi informasi aeronautika ini sehingga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (IMN)

Share :
You might also like