Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Oleh : Heru Legowo

Pengamat Penerbangan

Indo Aerospace Business Forum diselenggarakan di JiExpo Kemayoran tanggal 7-10 November 2018. Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu secara resmi membuka pameran internasional ini. Beberapa Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan dan Anggota DPR RI dan sejumlah pejabat kementerian terkait, hadir pada acara pembukaan. Juga hadir pula beberapa Menhan, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Kepala Staf Angkatan dari negara sahabat, Duta Besar, serta delegasi dari negara sahabat.

Penyelenggaraan pameran untuk kedelapan kalinya ini diselenggarakan bersamaan dengan pameran kedirgantaraan dan helikopter “Indo Aerospace featuring Indo Helicopter 2018 Expo & Forum” dan pameran kemaritiman “Indo Marine 2018 Expo & Forum”.

Arya Seta Wiriadipura dari PT. Napindo Media Asiatama mengatakan bahwa Defence 2018 Expo & Forum adalah ajang promosi produsen peralatan pertahanan dan keamanan internasional. Acara ini digelar setiap dua tahun sekali oleh Kemhan bekerjasama dengan PT Napindo Media Ashatama. Tujuannya adalah sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan lokal, dengan cara membangun kemitraan dengan pihak asing.

Jumlah peserta Indo Defence 2018 Expo & Forum kali ini naik yang cukup pesat. Negara peserta yang hadir di tahun 2018 ini sebanyak 867 perusahaan dari 60 negara, dan ada 193 official delegation dari 33 negara.

Saya kebetulan baru hadir pada hari ke dua. Dan langsung mengikuti mengikuti Seminar di Hall F. Adapun thema seminar adalah Sustainability of Civil Aviation in Indonesia. Pembicaranya adalah Bernardus Djonoputro dari Delloitte, Yurlis Hasibuan dari Airnav dan Heru Nugroho dari Kementerian Perindustrian.

Pembicara pertama adalah Bernardus (Berni) Djonoputro Executive Director Infrastructure & Capital Projects South East Asia Country Delloitte, mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Private Public Partnership (PPP).

Berni menjelaskan proses KPBU dengan jelas dan menarik. Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai cukup uang untuk membangun kebutuhan infrastruktur yang begitu banyak. Salah satunya adalah dalam pembangunan sebuah bandara. Untuk membangun infra struktur, alternatif yang terbaik adalah KPBU. Dalam 5 tahun mendatang tuntutan untuk membangun infra struktur begitu besar, oleh karena itu skema KPBU ini mesti mulai dipelajari kembali dengan cermat oleh semua fihak yang terkait.

Saya bertanya dan berdiskusi dengan Bernie di sela-sela coffee-break. Dia mengatakan KPBU itu jika tidak hati-hati, begitu sulit dikerjakan. Mengapa? Karena kerjasama itu dilakukan dalam waktu lama 25-30 tahun. Menghitung semua kemungkinan untuk dikuantifikasikan menjadi angka sekarang, pasti selain tidak mudah juga memerlukan berbagai macam asumsi. Apalagi waktunya begitu panjang, bagaimana meyakinkan bahwa segala sesuatunya tidak berubah? Atau jika pun berubah, masih sesuai dengan asumsi ketika Business Plan dalam pengelolaan bandara ini dibuat.

Berni menjelaskan ada 6 hal pokok yang menjadi masalah dalam menerapkan KPBU ini. Pertama perencanaan proyek. Business case mesti dibuat dengan cermat. Bagaimana memperoleh pendapatan di sebuah bandara, dimana traffic-nya tidak cukup memadai untuk menghasilkan laba?

Kedua SDM yang terbatas, baik dari sisi kompetensi maupun jumlahnya. Apalagi SDM yang berhubungan dengan dunia internasional, dengan pola dan gaya internasional ini pasti membutuhkan orang-orang dengan kualifikasi yang handal.

Ketiga manajemen. Bagaimana menjalankan business plan menjadi bisnis yang sesungguhnya dan dalam kurun waktu yang lama 25-30 tahun, pasti membutuhkan orang-orang yang profesional.

Ke empat pendanaan yang terbatas. Untuk menarik investor agar bersedia menaruh uangnya dalam jangka waktu lama, pasti tidak mudah. Apalagi dengan tingkat pengembalian yang kecil.

Ke lima tentang politik dan peraturan. Ini yang paling sulit. Bagaimana meyakinkan bahwa pergantian Presiden misalnya, tidak mengubah pola dan kebijaksanaan tentang KPBU ini?

Ke enam tentang lahan. Ini masalah pelik. Beberapa bandara di Indonesia bagian timur selalu bergelut dengan masalah ini, dan tidak pernah selesai. Tanah yang sudah dibebaskan dan sudah diberi ganti rugi, suatu saat akan di claim lagi. Dan ini menjadi masalah yang hampir tidak pernah selesai.

Berni mengatakan untuk memastikan KPBU berjalan dengan baik membutuhkan konsultan yang berskala internasional, kontraktor yang handal, melibatkan pemilik asset dan pasar pembiayaan.

Kasus yang sekarang di depan mata adalah tentang Bandar Udara Kertajati. Bagaimana bandara yang menelan biaya Rp, 5 Trilyun lebih ini setelah selesai diresmikan, masih belum dapat dimanfaat sepenuhnya. Tidak banyak airline yang terbang ke Kertajati.

Kasus lain adalah bandara baru APT Pranoto di sebelah timur laut Samarinda. Bandara ini juga sudah diresmikan dan tidak banyak penerbangan yang masuk kesana. Memperhatikan kasus Kertajati dan APT Pranoto, jadi akankah Bandar Udara Kulonprogo atau New Yogyakarta International Airport juga akan mengalami nasib yang sama? Marilah kita tunggun dan menyimak kelanjutannya.

Pembicara berikutnya adalah Yurlis Hasibuan Direktur Teknik Airnav. Pak Yurlis menjelaskan hal-hal apa saja yang sedang dipersiapkan Airnav untuk menghadapi tuntutan penambahan lalu lintas udara dan penerapan teknologi yang semakin canggih. Airnav sedang dalam proses pemilihan pemenang pengadaan pelayanan lalu lintas udara Indonesia Modernization Air Naviation Service (IMANS).

Yang terakhir berbicara adalah Heru Nugroho dari Kementerian Perindustrian. Beliau menjelaskan untuk mendukung pengembangan aerospace industry diperlukan sinergi dari berbagai pihak dan intasi terkait. Adapun strategi di bidang itu antara lain adalah : menarik investasi asing secara langsung, membangun kapasitas SDM, membangun inovasi ekosistem, haronisasi peraturan dan perundangan, menerapkan teknologi investasi, memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah.

Beberapa butir yang dapat dipetik dari para pembicara seyogyanya dibahas lebih lanjut pada forum diskusisi yag lebih focus, sehingga dapat diperoleh suati action-plan. Tindakan nyata untuk mengimplementasikan halhal yang sudah dibahas pada seminar tersebut.

Share :
You might also like