Ditjen Hubud Dorong Konsolidasi Antar Stakeholder Penyelenggara Bisnis Kargo Udara

Jakarta, airmagz.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Keamanan Penerbangan menfasilitasi pertemuan antar stakeholder bisnis kargo udara di Jakarta, Jumat (8/2). Pertemuan dihadiri oleh perwakilan maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Group, Sriwijaya, serta Angkasa Pura I dan II, Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo).

Dalam pertemuan  tersebut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meminta semua pihak menyampaikan hal-hal penyebab kenaikan tarif kargo.

Pihak badan usaha angkutan udara menyimpulkan bahwa kenaikan tarif disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar dan menyesuaikan kurs dollar, sehingga diperlukan penyesuaian tarif kargo agar bisnis mereka tetap bertahan.

Sedangkan Asperindo dan ALFI menyampaikan kenaikan tarif kargo (SMU Kargo) yang terjadi beberapa kali tanpa adanya komunikasi kepada pihaknya. Sehingga tarif kargo udara yang ditetapkan oleh anggota Asperindo melakukan penyesuaian. Hal ini  menyebabkan terjadinya keluhan dari masyarakat khususnya para pelaku UMKM.

Direktur Keamanan Penerbangan Dadun Kohar, menginstruksikan agar seluruh pihak yang terkait untuk  melakukan konsolidasi dan komunikasi secara intensif untuk mencari solusi yang terbaik antara pelaku bisnis pengiriman dan badan usaha angkutan udara.

Dalam pertemuan tersebut  disepakati bahwa akan diadakan pertemuan lebih lanjut, dan hasilnya akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti.

“Kembali akan dilakukan konsolidasi antara pengangkut, dalam hal ini badan usaha angkutan udara dengan pihak pelaku bisnis pengiriman kargo,” ungkap Dadun.

Sebagai regulator, Ditjen Perhubungan Udara tidak mengatur tarif kargo karena hal ini didasari oleh UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 128 ayat (1) tentang tarif penumpang pelayanan non-ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa tarif angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Dengan demikian tarif kargo udara ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan kesepakatan antara pengguna jasa karena bisnis tersebut berbasis Bisnis to Bisnis. Sehingga perlu adanya kesepakatan bersama yang tidak memberatkan pihak manapun.

Share :
You might also like