Dugaan Kartel Tarif Pesawat Makin Terang, KPPU Yakin Potensi Dua Alat Bukti

Jakarta, airmagz.com – Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI), Guntur Syahputra Saragih, menegaskan bahwa pihaknya yakin terhadap dugaan kartel tarif pesawat sebagaimana yang ramai diperbincangkan belakangan. Atas dasar itu, KPPU, saat ini, mulai memasuki proses investigasi guna mendapatkan dua alat bukti.

“Tahapan penelitian sendiri kan itu (untuk mendapatkan dua alat bukti). Tahap penelitian kami sudah lakukan baru kemudian masuk ke proses penyelidikan,” katanya kepada Airmagz, Senin (11/02), Gedung KPPU, Jakarta.

Dalam proses penyelidikan tersebut, lanjut Guntur, pihaknya, dalam hal ini investigator, dijadwalkan akan memanggil para terlapor guna mendapatkan dua alat bukti. Pihak-pihak yang dipanggil atau diminta keterangan tersebut cukup beragam, mulai dari para ahli, stakeholder, hingga pelaku usaha.

“Jadi kami sudah bisa memanggil dan sudah meminta untuk mendapatkan dua alat bukti. Indikasinya sudah ada yaitu dari berbagai media dan kita sudah memanggil juga INACA, Garuda, Sriwijaya, Wings Air, Batik Air, Citilink dan perusahaan travel agent,” lanjutnya.

Baca jugaProses Penyelidikan Dugaan Kartel Tarif Pesawat Sudah Berjalan, KPPU Ungkap Kesulitan

Baca jugaMenhub Beri Lampu Hijau ke KPPU Terkait Dugaan Kartel

Akan tetapi, terkait informasi apa saja yang akan digali oleh KPPU, Guntur menyebutkan bahwa pihaknya belum bisa menginformasikan hal tersebut ke publik guna memperlancar proses penyelidikan. Di samping itu, pria kelahiran Medan tersebut juga sempat menyinggung para terlapor terkait beberapa informasi yang belum disampaikan.

Meskipun demikian, pihaknya tetap optimis bahwa tindakan tersebut bukan bagian dari upaya para terlapor menghilangkan alat bukti atau tindakan yang bisa dibilang tidak kooperatif.

“Saya tidak bisa ke sana (kooperatif atau tidak) karena memang ada banyak kompleksitas dalam pemanggilan itu. Jadi, kita bisa langsung menjudge karena kebutuhan dari investigator bisa jadi harus dikomunikasikan dengan lebih cermat dengan berbagai pihak. Jadi kita ikuti saja. Karena kooperatif tidaknya akan terbukti di penyelidikan” jelasnya.

Proses penyelidikan sendiri adalah tahapan kedua setelah proses penelitian. Setelah proses penyelidikan ini, bila terdapat dua alat bukti yang kuat, nantinya investigator akan mengajukan untuk lanjut ke tahap pemberkasan (pemeriksaan) atau tidak. Bila lanjut, hal itu akan berujung pada proses keempat yakni pembuktian di persidangan untuk kemudian mendapat putusan ada tidaknya kartel sebagai akhir dari proses pembuktian oleh KPPU.

Selanjutnya, bila pengadilan memutuskan positif terdapat unsur kartel, Guntur menambah, denda yang diberlakukan mungkin akan berbeda-beda antar terlapor, tergantung pembuktian di persidangan. Adapun denda, mengacu pada UU 59 sebagai payung hukum putusan, maksimum denda yakni Rp 25 miliar. Pihak-pihak yang diwajibkan membayar denda pun, kata Guntur, masih sangat dinamis. Mulai dari INACA hingga para maskapai. (AH)

Share :