Quo Vadis Industri Penerbangan Domestik, Antara Profit Oriented dan Agent of Development

Oleh : Marco Umbas

Pengamat Penerbangan

Pemerintah akhirnya menurunkan harga tiket penerbangan domestik yang berbuah pada Peraturan Menteri No 20 Tahun 2019 untuk menurunkan Tarif Batas Atas.
Tentunya kebijakan diatas tidak terlepas dari tekanan masyarakat dan Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia( PHRI) untuk menurunkan harga tiket pesawat udara, mengingat kebijakan tarif operator penerbangan dianggap sangat tinggi.A kibatnya terdapat keluhan masyarakat tidak dapat menjangkau dan penurunan tingkat hunian hotel untuk beberapa tujuan wisata.

Bahkan pada saat Liburan hari Raya Lebaran 2019 diindikasikan penurunan jumlah penumpang dibanding tahun lalu (Jumlah Penumpang Pesawat di Lebaran 2019 Diprediksi Turun , Kompas.com – 22/05/2019)

Industri penerbangan juga diwarnai dengan issue kartel yang mengakibatkan duo poli diindustri penerbangan domestik, sehingga mengakibatkan peningkatan harga tiket pesawat udara. (www.liputan6.com/bisnis/read/3975807/duopoli-bisnis-penerbangan-di-indonesia-bikin-harga-tiket-pesawat-mahal)

Terjadi peselisihan antara OTA dan Airasia karena indikasi bahwa OTA telah mengeluarkan Airasia dalam website mereka sehingga Airasia terpaksa hanya fokus melakukan penjualan dengan websitenya saja.

Dipihak lain terdapat aspek Internal industri penerbangan yang harus diakomodasi khususnya uncontrollable factor seperti kurs dolar yang tidak stabil, biaya fuel yang cenderung naik dan biaya-biaya lain cenderung naik seperti biaya pegawai, biaya sewa dan lain-lain.

Terlepas dari fenomena diatas bahwa aspek keselamatan udara tetap merupakan prioritas tertinggi didalam menjalankan bisnis angkutan udara yang memerlukan manajemen penerbangan yang handal dan biaya tertentu.

Didalam kompleksitas diatas operator penerbangan harus dapat menghasilkan keuntungan agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terjaga secara jangka panjang.

Berdasarkan observasi bahwa keseimbangan sementara antara supply dan demand telah perlahan-lahan telah terbentuk misalnya, Garuda dan Sriwijaya akan mengurangi produksinya pada rute merugi, sedang pada rute yang menguntungkan akan ditambah frekuensinya (www.amp.kontan.co.id/news/tarif-batas-atas-tiket-pesawat-turun-garuda-giaa-kurangi-rute-penerbangan)

Harga Murah?

Kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga angkutan udara domestik dengan menurunkan BTA tarif penerbangan dalam batas tertentu belum mampu menurunkan tarif penerbangan secara menyeluruh.

Mengingat kebijakan diatas akan mempengaruhi segment market middle up yang dilayani oleh Garuda dan Batik saja. Sesuai profile market middle up adalah tidak sensitif terhadap harga, artinya penurunan BTA tidak akan mempengaruhi jumlah traffic yang ada.

Sebagai perbandingan dalam hal market segment middle up bahwa terdapat harga kereta yang sama dengan harga tiket pesawat (www.amp.kompas.com/money/read/2019/05/25/harga-tiket-kereta-sama-dengan-harga-tiket-pesawat-ini-kata-kemenhub)

Sebenarnya permintaan penurunan harga berasal dari segment market middle down dan kaum milenial yang sangat sensitif kepada harga, dalam hal ini yang di layani oleh LCC.Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penurunan Tarif Batas Atas cenderung akan mengurangi pendapatan operator tertentu saja. 

Lebih lanjut Tarif Batas Bawah sudah pada level yang memadai dan masing-masing operator telah melakukan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku

Alternative Solution

Keberpihakan pemerintah untuk menciptakan industri penerbangan domestik yang sehat akan menjadi dasar utama didalam memberikan solusi yang komprehensif sebagai berikut:

1. Pemberian Subsidi.

Subsidi pada rute tertentu dapat diberikan oleh Pemerintah pusat melalui budget Kementerian pariwisata,pemerintah daerah dengan APBD dan dana CSR perusahaan yang beroperasi didaerah tersebut.

2. Pemberian Potongan.

Airport authorities baik AP1, AP2 dan UPT bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan serta Airnav dapat memberikan insentif operator penerbangan agar dapat meningkatkan frekuensi pada bandara tertentu dan pada jam-jam tertentu.

3. Pemberian insentif pajak.

Potongan pajak baik PPN dan PPH sehingga dapat membantu operator penerbangan agar dapat mendapatkan margin yang wajar.

4. Penugasan terhadap operator penerbangan yang telah menikmati rute-rute gemuk, untuk itu wajib melayani rute-rute yang low density dan low yield dengan jumlah frekuensi tertentu.

Kebijakan diatas tentunya masih dapat diperpanjang, untuk itu seyogianya digodok oleh lembaga independen, Dewan Penerbangan Nasional dimana semua stakeholder terwakili sehingga dapat menelorkan formula yang dapat memberikan manfaat kepada semua pihak didalam bingkai Ketahanan Penerbangan Nasional secara menyeluruh.

Sesuai visi Bung Karno bahwa bangsa kita hendaknya mendirikan suatu Negara ‘semua untuk semua’. Bukan buat satu orang,bukan untuk satu golongan, baik golongan bangsawan atau golongan yang kaya tapi semua untuk semua’

Share :
You might also like