Operasi Penerbangan Asing di Indonesia, Harapan dan Kenyataan

Oleh : Marco Umbas

Pengamat Penerbangan

Wacana pemerintah untuk mengundang operator asing beroperasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan persaingan sehingga pada gilirannya dapat menurunkan harga tiket penerbangan domestik ternyata menimbulkan kontroversi.

Lebih lanjut wacana diatas telah meningkatkan adrenalin insan penerbangan nasional untuk menganalisis dan memberikan masukan-masukan agar dapat menciptakan atmosphere usaha yang kondusif didalam bingkai ketahanan penerbangan nasional.

Aspek kedaulatan sebagai negara sesuai Pasal 33 UUD 45 dan asas cabotage seyogianya menjadi acuan utama didalam mengundang operator asing untuk beroperasi di Indonesia. Dimana memberikan prioritas kepada operator domestik untuk mengambil manfaat sekaligus melayani penerbangan didalam wilayah Indonesia.

Kenyataannya bahwa selama beberapa tahun terakhir telah terjadi Price War di industri penerbangan domestik sehingga telah membawa korban yaitu bangkrutnya beberapa operator penerbangan seperti Batavia, Mandala dan Kalstar.

Lebih lanjut kerugian operasi yang diderita oleh Garuda group lebih dari US$ 230 juta pada tahun 2018 dan yang terakhir kesulitan keuangan sehingga Lion group telah mengajukan penundaan pembayaran jasa bandara ke AP I (Kontan Minggu, 09 Juni 2019)

Untuk itu Garuda telah berinisiatif menerapkan strategi Price Leadership agar tidak merugi dan bertahan hidup didalam ketidakpastian bisnis penerbangan domestik.

Terdapat paradoks industri penerbangan domestik mengingat terdapat pertumbuhan penumpang beberapa tahun terakhir double digit namun ternyata tidak memberikan keuntungan bagi operator penerbangan.

Apalagi dengan pembukaan bandara-bandara baru yang diharapkan akan meningkatkan jumlah penumpang khususnya penumpang domestik dimasa depan.

Menurut riset bahwa tarif penerbangan di Indonesia adalah terendah yaitu US$52 per satu jam penerbangan dibandingkan di Negara lain yang relative lebih mahal.
Dapat dipahami karena GDP percapita Purchasing Power Parity (PPP) Indonesia pada tahun 2018 yaitu US$ 11.286 lebih rendah dibandingkan China sebesar US$ 15.308 dengan populasi 1,4M atau Malaysia dengan GDP percapita PPP sebesar US$ 26.668 dengan populasi 32 Juta. (https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp-per-capita).

Kesimpulannya bahwa daya beli masyarakat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.
Sedangkan biaya per jam dimasing-masing Negara relative serupa mengingat lebih dari 60% struktur biaya adalah biaya bahan bakar,sewa pesawat dan biaya lain cenderung akan meningkat konstan sesuai dengan tingkat inflasi di masing-masing negara.

Artinya selama ini operator penerbangan domestik merugi dimana salah satu penyebab adalah pendapatan dalam rupiah sedangkan biaya dalam US$ seperti biaya bahan bakar/sewa pesawat, apalagi dengan nilai tukar sangat rentan terhadap kondisi perekonomian dunia.
Terbukti Indonesia Airasia sebagai The best LCC in the World, yang sangat disiplin menerapkan bisnis modelnya masih merugi hampir Rp 1 Triliun di tahun 2018 (CNBC Indonesia,29 March 2019)

Bahkan IAA yang telah beroperasi lebih dari 13 tahun dan melayani domestic trunk route hanya memperoleh market share kurang dari 5%.

Tentunya mahalnya harga tiket pada saat peak season tidak dapat menjadi acuan, mengingat faktor demand yang tinggi. Lebih lanjut keluhan tersebut berasal dari segment middle down dan mellenial yang memang sensitive terhadap harga.

Diperlukan diagnose yang tajam untuk meningkatkan kesehatan industri penerbangan nasional agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada semua stake holder di industri penerbangan.

Berdasarkan observasi bahwa salah satu permasalahan utama adalah biaya penerbangan yang relative cukup tinggi karena Uncontrolable Factor khususnya fluktuasi nilai tukar dan kenaikan harga bahan bakar sedangkan daya beli relative kurang mendukung.

Untuk itu kehadiran pemerintah diperlukan didalam mendukung operator penerbangan domestik sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan TBA/TBB agar operator penerbangan dapat menerapkan Yield Management dalam menentukan tarif penerbangan dengan memprioritas keselamatan penerbangan.

2. Pemberian insentive baik berupa pajak, potongan biaya Navigasi dan dukungan BUMN dalam supply chain penerbangan khususnya AP1,AP2 dan UPT Bandara.
Pihak operatator seyogianya secara lebih cerdik mengantisipasi currency market global dengan melakukan hedging baik pada nilai tukar dan bahan bakar secara prudent agar dapat memberikan hasil maksimal.

Dengan demikian diharapkan industri penerbangan domestik menjadi lucrative sehingga akan menarik operator penerbangan baru mengingat potensi meraup keuntungan.

Dengan dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal yang sangat cepat maka keberadaan Dewan Penerbangan Nasional menjadi prioritas agar setiap kebijakan dapat diteliti dari berbagai sudut pandang bukan hanya menghabiskan energi diruang public yang mempunyai kepentingan masing-masing.
Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Bung Karno

Share :
You might also like