Diskon Harga Tiket Pesawat Tak Pengaruhi Industri Pengiriman Ekspress

Jakarta, airmagz.com – Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia ( Asperindo) menyatakan kebijakan diskon 50 persen untuk harga tiket pesawat maskapai penerbangan murah ( LCC) sama sekali tidak berpengaruh pada industrinya.

Sebagai informasi, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono memutuskan memberikan diskon tiket pesawat terbang 50 persen dari tarif batas atas (TBA) pada Senin (1/7/2019) lalu. Diskon tersebut diberikan khusus jadwal penerbangan tertentu, yaitu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00-14.00 waktu setempat.

“Kebijakan ini tidak berpengaruh apapun terhadap industri kami, karena ini hanya berlaku pada tiket penumpang. Sementara untuk tiket barang atau Surat Muatan Udara (SMU), sampai saat ini belum ada perubahan apapun,” ungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Budi Paryanto saat dihubungi Kontan, Selasa (2/7/2019).

Lebih jauh, Budi menyebut biaya SMU sudah naik lebih dari enam kali sejak Juli 2018 sampai Februari 2019 dengan akumulasi kenaikan sebesar 352 persen dan terendah 72 persen. Sepanjang periode tersebut, Budi mencatat dua maskapai menaikkan tarif SMU, yakni Garuda Indonesia dan seluruh anak perusahaannya, seperti Citilink, Sriwijaya, dan NAM Air. Serta Lion Air berikut dengan anak-anaknya, Batik Air dan Wings Air.

“Yang menaikkan harga SMU memang hanya dua maskapai, tapi itu juga diikuti dengan anak-anaknya,” lanjut Budi. Berbeda dengan pengaturan harga tiket penumpang pesawat, Budi menilai belum ada regulasi yang baik setingkat Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur wewenang penentuan tarif kargo.

Alasan kedua, Budi berpendapat permasalahan tiket pesawat dirasakan langsung oleh rakyat sebagai pengguna jasa, keluhan langsung ditanggapi oleh pemerintah.

“Sedangkan persoalan kargo, seakan ada gap atau ‘bumper’ di pihak pengusaha kargo atau ekspedisi dan jasa kurir, jadi efeknya tidak langsung terasa ke pemerintah. Padahal, konsumen kami sebagian besar adalah UMKM, terutama toko online. Jumlahnya lebih dari 63.000 UMKM dengan nilai bisnis yang tidak kecil,” jelas Budi.

Keadaan tersebut tak jarang membuat pihaknya tidak dapat mensubsidi kenaikan ongkos pengiriman barang. Untuk menghindari kenaikan ongkos pengiriman, pihaknya masih dapat melempar ke moda transportasi lain seperti darat dan laut untuk rute tertentu.

“Namun tetap ada risikonya, leadtime menjadi molor dan hanya sedikit yang bisa disubstitusi, misalnya di Jawa pakai ‘trucking’. Sementara yang sudah tidak mungkin dialihkan ke moda transportasi lain, ya memang terpaksa kami naikkan harganya,” jelasnya.

Jika sudah tidak bisa diakali, kerugian ditanggung oleh pihaknya selama pelaku jasa kargo belum bisa meminta ganti kenaikan harga ke pelanggan, terutama kalangan korporat. (IMN/Kompas.com)

Share :
You might also like