Badai Pasti Berlalu, Garuda!

Oleh : Marco Umbas

Pengamat Penerbangan

Pengalaman Garuda semenjak berdiri 70 tahun yang silam telah melewati naik/turun dengan jalan berliku,namun kenyataannya selalu dapat keluar dari persoalan yang membelitnya.

Kondisi yang paling parah adalah bailed out Pemerintah di awal tahun 90-an kemudian kembali di tahun 1998 dimana pemerintah memberikan Mandatory Convertible Bonds sebesar US$100 juta melalui Bank Mandiri sebagai jaminan sewa pesawat pada European Credit Agency (ECA), sehingga berhasil keluar dari kebangkrutan.

Biasanya permasalahan Garuda adalah masalah keuangan dimana telah terjadi akumulasi kerugian secara massif sehingga mengganggu cash flow perusahaan, akibatnya terancam bangkrut.

Hal demikian disebabkan biaya lebih besar dari pendapatan dimana berkaitan dengan fleet planning yang tidak tepat sehingga telah membebani perusahaan dan biaya sewa pesawat serta biaya avtur yang relative tinggi.

Belum lagi apabila terdapat prediksi pasar penumpang yang menurun berdasarkan analisa terkini sehingga harus negosiasi ulang dengan pabrikan pesawat untuk mereskedule kedatangan pesawat sehingga mengakibatkan penalty berupa additional charge.

Hal ini berbeda dengan Major Airlines lain yang mempunyai asset management sendiri sehingga manajemen penerbangan hanya fokus pada strategi dan program perusahaan agar mendapat keuntungan pada core business.

Lebih lanjut pendapatan cenderung terus tertekan apalagi dengan perubahan peta kompetisi di pasar domestik dan internasional sehingga diperlukan strategi tertentu dan program pemasaran yang jitu agar menghasilkan positive cash flow dan keuntungan operasi yang memadai.

Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu kesalahan Laporan Keuangan 2018 dan indikasi dugaan kartel serta rangkap jabatan direksi Garuda sebagai Komisaris Sriwijaya Air.

Kenyataannya pada kuartal I/2019 Emiten berkode saham GIAA tersebut telah mencatatkan laba bersih senilai US$20,48 juta sedangkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi US$65,34 juta.

Kesalahan laporan keuangan yang telah menuai kontraversi namun Kementerian Keuangan telah memberikan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Bahkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi kepada Garuda berupa  denda sebesar Rp1,25 miliar atas kesalahan tersebut.

Dalam hal indikasi kartel khususnya rangkap jabatan,ternyata Direksi Garuda Group telah mundur sebagai komisaris di Sriwijaya air, sebagai respon dari temuan KPPU.

Dalam era keterbukaan maka akan lebih baik apabila keputusan manajemen Garuda tersebut dikonfrontir secara langsung, apakah terdapat kealpaan direksi dan kemungkinan moral hazard serta motive kebijakan-kebijakan tersebut?

Dewan Komisaris Garuda yang bertugas melakukan pengawasan kepada dewan direksi seyogianya mengambil inisiatif untuk melakukan assesmen menyeluruh khususnya aspek etika bisnis dan ketaatan kepada perundangan yang berlaku serta asas good corporate governance sehingga tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan.

Lebih jauh Garuda sebagai entitas bisnis, pengukuran dengan Key Performance Indicator (KPI) sebagai perusahaan jasa penerbangan yaitu kinerja bidang Keuangan, bidang Akutansi, bidang Operasi, bidang Human Capital dan bidang Pemasaran sehingga evaluasi dilakukan secara komprehensif!

Walaupun Menteri BUMN sudah berkomentar sehubungan dengan kesalahan laporan keuangan Garuda. (https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4611101/rini-bela-direksi-garuda-soal-laporan-keuangan-nggak-perlu-dicopot)

Namun sebagai perusahaan publik seyogianya capital market dan masyarakat umum diberikan informasi yang transparan akan kebijakan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan kepada Garuda dan BUMN serta pada gilirannya kepercayaan kepada pemerintah.

Seperti dikatakan Dalai Lama bahwa A lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity!

Share :
You might also like