IHW: Masyarakat Menunggu Implementasi UU Jaminan Produk Halal

Jakarta, airmagz.com – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah mengatakan, saat ini masyarakat dan dunia usaha pegiat halal tengah menunggu bagaimana sertifikasi halal dijalankan sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Pasalnya, hingga saat ini belum ada satupun auditor halal yang dihasilkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), baik itu auditor halal yang dimiliki oleh LPPOM MUI yang telah disertifikasi sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf f UU JPH.

“Keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan pemeriksaan terhadap produk yang di sertifikasi juga belum jelas. Disamping bentuk entitasnya yang berbadan hukum seperti apa dan bagaimana bentuk kerjasama dengan lembaga keagamaan, eksistensi LPH harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI,” ujar Ikhsan Abdullah di Jakarta, Jumat (12/7).

Menurutnya, sejauh ini belum ada satupun LPH yang terakreditasi. Padahal saat ini Indonesia sedang menjadi perhatian dunia, karena negara terbesar berpenduduk 87% muslim tetapi perkembangan industri halal masih di bawah rata-rata negara lain. Bahkan posisi Indonesia jauh tertinggal dibawah negara Malaysia yang memiliki badan halal dengan nama Malaysia Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM).

“Otoritas JAKIM berada langsung di bawah Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan sehingga menjadi selevel dengan kementerian,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Ikhsan, Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia sangat perlu memiliki badan khusus untuk mengurusi industri halal yang langsung bertanggung jawab dibawah Presiden sehingga dapat melakukan hubungan kelembagaan antar kementerian sekaligus dapat melakukan eksekusi. Dengan lembaga dibawah di bawah Presiden langsung maka diharapkan mampu mendorong Indonesia menjadi pusat Industri halal dunia. (IRM)

Share :
You might also like