IHW Usulkan BPJPH Berada Langsung Dibawah Presiden

Jakarta, airmagz.com – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah mengusulkan agar Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) berada langsung dibawah Presiden. Selama ini, keberadaan BPJPH selevel Eselon 1 dibawah Kementerian Agama, sehingga posisinya dibawah 1 level dalam Senior Official Meeting. Akibatnya, BPJPH tidak dapat melakukan eksekusi atas kebijakan kecuali harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Agama.

“Maka sudah selayaknya Indonesia memiliki badan khusus halal yang berada langsung di bawah Presiden,” kata Ikhsan di Jakarta, Jumat (12/7).

Ikhsan menuturkan, dengan kondisi BPJPH setingkat menteri maka pelaksanaan sistem halal dan kinerja BPJPH akan selalu bersinggungan dengan hampir semua kementerian seperti Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu tidaklah mungkin urusan umat muslim yang menjadi penduduk mayoritas di Indonesia hanya di kelola oleh badan dibawah Kementerian Agama.

Dia juga menilai kondisi ini sangat tidak mendukung implementasi kebijakan Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Wapres Ma’ruf Amin sebagai pemikir besar industri halal di Indonesia.

“Indonesia harus menjadi leader dalam industri halal dan keuangan syariah dalam percaturan hubungan dagang internasional. Halal sudah menjadi lifestyle masyarakat dunia, untuk itu perlunya dibentuk badan halal yang bertanggung jawab kepada Presiden,” terangnya.

Terkait siapa komisioner badan khusus halal jika nanti benar dibentuk, Ikhsan menyebut nama Lukmanul Hakim yang saat ini ada di LPPOM MUI. Alasannya Lukmanul telah berpengalaman dalam hal produk dan makanan halal.

IHW pun, sambung Ikhsan, siap menjadi pengawasan badan khusus halal agar kinerjanya sesuai kepentingan umat Islam. “IHW siap jadi pengawas. Karena lembaga sebesar itu juga harus ada pengawasnya,” tandasnya. (IRM)

Share :
You might also like