KPK Tetapkan Direktur Keuangan AP II Tersangka Suap BHS

Jakarta, Airmagz.com-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam (AYA) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan baggage handling system (BHS) atau sistem penanganganan bagasi.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa persnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8) malam mengungkapkan selain Andra, pihaknya juga menetapkan satu tersangka lainnya yakni Taswin Nur (TSW) yang merupakan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).

“Keduanya bagian dari lima orang yang turut diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (31/7) malam lalu hingga Kamis (1/8) dini hari, sementara tiga orang lainnya masih sebagai saksi,” kata Basaria yang didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara 1×24 jam usai OTT, menurut Basaria, Direktur Keuangan PT AP II AYA diduga menerima suap sebesar 96.700 dollar Singapura terkait proyek BHS di enam Bandar Udara yang dikerjakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI).

Basaria menjelaskan, kronologi suap ini terjadi ketika PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) awalnya ingin menggelar lelang proyek pengadaan BHS.

Namun, AYA justru mengarahkan PT APP untuk melakukan penjajakan dan menunjuk langsung PT INTI, serta mengarahkan negosiasi antara PT APP dan PT Inti untuk meningkatkan uang muka dari 15 persen menjadi 20 persen.

AYA juga diduga mengarahkan WRA (Wisnu Raharjo, Direktur Utama PT APP) agar mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI, uang 96.700 dollar Singapura itu diserahkan kepada Andra sebagai imbalan atas tindakannya “mengawal” proyek BHS untuk dikerjakan PT INTI.

Atas perbuatannya sebagai penerima, AYA telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara TSW sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Share :
You might also like