Aturan Pesawat Tanpa Awak Harus Perhatikan Keselamatan dan Keamanan

Jakarta, airmagz.com – Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sedang memproses sertifikasi pesawat tanpa awak atau unmanned aircraft vehicle yang akan digunakan PT Garuda Indonesia Tbk. (Persero) untuk mengembangkan bisnis kargo udara.

Pengamat Penerbangan Gatot Rahardjo mengatakan, rencana Garuda Indonesia patut didukung karena pesawat tanpa awak (drone) memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, terutama untuk pengiriman kargo dari daerah ke kota dan sebaliknya.

Hal ini mengingat wilayah geografis Indonesia yang kepulauan dan tidak semua pulau mempunyai bandara besar. “Drone bisa beroperasi di lapangan atau runway yang pendek dan tidak memerlukan terminal sebagus terminal penumpang. Jadi dari sisi kemanfaatan, drone memang dibutuhkan,” ujar Gatot ketika diminta tanggapannya terkait rencana sertifikasi drone oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Selasa (20/8).

Namun, sambung dia,  ke depannya, akan lebih baik kalau Ditjen Hubud membuat aturan yang baku terkait pengoperasian drone. Baik itu terkait keselamatan, keamanan dan pelayanan penggunaanya dalam bisnis. Dengan demikian operator dan masyarakat tidak ragu lagi menggunakan drone untuk menunjang bisnisnya dan drone bisa sebagai sarana peningkatan perekonomian.

“Aturan yang ada saat ini hanya mengadopsi drone berukuran kecil yang biasa untuk mainan atau hal-hal lain yang hanya butuh jarak pendek dan ketinggian rendah. Tapi belum mencakup drone yang berukuran besar yang mampu terbang tinggi seperti pesawat terbang dan bisa mengangkut kargo,” terang Gatot.

“Untuk itulah perlu secepatnya diperbarui aturannya dengan melibatkan berbagai pihak seperti operator, produsen drone, maintenance, pebisnis kargo udara, masyarakat dan lainnya,” sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti mengatakan bahwa sertifikasi tersebut dilakukan guna menunjang rencana uji coba yang akan dilakukan oleh emiten berkode GIAA tersebut. Namun, dia menyatakan jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. “Masih proses sertifikasi pesawatnya,” kata Polana.

Polana menambahkan proses sertifikasi diharapkan bisa rampung pada akhir bulan ini atau awal September. Hal tersebut akan bergantung pada sikap kooperatif dari pihak pabrikan, yakni Beihang UAS Technology Co. Ltd.

Nantinya, lingkup pengaturan regulasi yang diinisiasi Kementerian akan mengacu pada standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) dan hanya sebatas untuk kepentingan sipil, bukan termasuk militer. (IRM)

Share :
You might also like