Pemerintah Masih Membuka Peluang Penurunan Tarif Ojek Online

Jakarta, airmagz.com – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membuka kemungkinan terjadinya penurunan tarif batas bawah dan batas atas tarif ojek online. Namun hal itu akan sangat tergantung dengan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kemenhub dalam sepekan ke depan.

“Jika masyarakat merasa mahal, apakah (tarif) bisa diturnkan lagi. Saya kira itu bisa saja. Tapi itu tergantung survei kita. Karena naiknya juga gak besar-besar amat dari tarif yang ada sebelumnya hanya sekitar Rp50 hingga Rp100,” kata Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi kepada wartawan di kantornya Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin (2/9).

Survei yang dimaksud, kata Budi, dengan mengukur tingkat kepuasan para pihak yang terlibat secara langsung, yakni operator, pengemudi, dan masyarakat sebagai pengguna. Survei akan melibatkan Badan Litbang Kemenhub dan pihak swasta.

Adapun aspek survei yang akan diterapkan terkait dengan tingkat kesejahteraan pendapatan pengemudi, kepuasan masyarakat, serta tingkat kepatuhan dari dua penyelenggara aplikasi (Gojek dan Grab). Dalam waktu sepekan ke depan, hasil survei akan diumumkan ke masyarakat melalui media massa.

“Saya akan siapkan kuisioner yang akan disebarkan di sejumlah daerah untuk kita lakukan penelitian dan sepekan ke depan harus ada evaluasi. Apakah sudah berjalan dengan baik atau perlu ada perubahan,” kata Budi.

Kemenhub, kata Budi, tak segan-segan akan menegur jika menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak operator. Peringatan itu berupa teguran tertulis yang ditujukan kepada pihak aplikator.

Diakuinya, selama terjadi kenaikan tarif ojek online, para pengemudi mengeluhkan ordernya mengalami penurunan. Namun demikian, sambung Budi, dari segi pendapatan, para driver mengaku mengalami peningkatan. “Jika ada dua order, hasil yang diperoleh pengemudi bisa lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi rata-rata pengemudi mengaku cukup puas dengan tarif yang diberlakukan Kemenhub,” ujarnya.

Budi berkeyakinan situasi akan berangsur kembali normal lantaran masyarakat di Jakarta sudah menganggap moda transportasi ojek online sudah menjadi kebutuhan. Apalagi, potensi pengguna ojek lain di ibu kota begitu besar dibandingkan para pengguna lainnya di luar kota.

“Saya yakin suatu saat pasti akan kembali normal. Karena di Jakarta ojek online sudah menjadi sebuah kebutuhan primer,” pungkas Budi.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah melakukan penyesuaian tarif batas bawah dan batas atas transportasi angkutan umum ojek online di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Penyesuaian ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019 yang merupakan turunan atas Permenhub 12/2019, tarif baru itu diatur berdasarkan zonasi.

Ketentuan tarif untuk masing-masing zona adalah, Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-Rp2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Berikutnya Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-Rp2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.00

Terakhir Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Rp 2.100-Rp2.600 dengan biaya minimal Rp7.000-10.000. (IRM)

Share :
You might also like