Hak Jawab PT Angkasa Pura I Atas Berita “USUT BISNIS PAKSA DI DENPASAR”

Pada Edisi 3/Mei 2015 Majalah AIRMAGZ menurunkan laporan pada rubrik Airport News halaman 30 dengan judul “Usut Bisnis Paksa di Denpasar” PT Angkasa Pura I sebagai pihak terkait merasa keberatan dengan isi berita tersebut, berikut hak jawab atau tanggapan dari PT AP I :

  1. Pada awalnya, rencana pembangunan terminal di sebelah selatan Bandara I Gusti Ngurah Rai diperuntukkan bagi private jet. Ide ini muncul sejalan dengan semangat AP I melaksanakan program transformasi bisnis yang memiliki 2 (dua ) tujuan utama, yakni :
  • Meningkatkan tingkat kepuasan pengguna jasa (Customer Satisfaction Index/CSI )
  • Meningkatkan “economic contribution” kepada para stakeholder melalui peningkatan pendapat non-Aeronautika
  1. Untuk mencapai 2 (dua) hal tersebut, AP I memprioritaskan pengembangan kapasitas Bandara yang ada maupun pembangunan Bandara baru. Hal ini dilaksanakan dengan terlebih dulu melakukan studi kapasitas Bandara yang dilaksanakan oleh Landrum&Brown Research (L&B) pada tahun 2011. Hasil analisis dan rekomendasi L&B diantaranya adalah :
  • Runway, taxiway, dan parking stand Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali akan berada di titik jenuh pada tahun 2015.
  • Peluang pemanfaatan lahan untuk memaksimalkan potensi properti di dekat terminal dapat dilaksanakan dengan me-relokasi aktivitas aeronautika yang tidak utama (pesawat private jet) ke bidang tanah di selatan runway
  1. Sesuai dengan hasil rekomendasi L&B Research dan sasaran transformasi tersebut di atas, maka AP I merencanakan pemanfaatan lahan di sebelah selatan runway Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali untuk bisnis baru yang di antaranya terminal baru untuk melayani penerbangan privat serta menambah fasilitas di Bandara I Gusti Ngurah Rai – bali agar setara dengan Bandara berkelas dunia.
  1. Mengingat AP I memiliki keterbatasan kemampuan dan pengalaman dalam melakukan pengelolaan dan pengoprasian pelayanan penerbangan privat di Bandara, Serta ini merupakan bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia dan secara global bisnis ini relative belum banyak yang membidangi dengan operator terbatas, maka AP I menyambut positif proposal kerjasama dan rencana bisnis pemanfaatan lahan di bagian selatan I Gusti Ngurah Rai – Bali yang di tawarkan oleh Execujet Avitation Group (EAG). Adapun proposal tersebut memuat realokasi aktivitas penerbangan dari bagian utara Bandara ke bagian selatan  Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali
  1. Execujet Indonesia (EJI) adalah Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola jasa kebandar – udaraan yang melayani penerbangan non regular. EJI merupakan perusahaan patungan antara EAG dengan PT. Dimitri Utama Abadi dengan komposisi sebesar 49% – 51%, sehingga kurang tepat jika disebutkan bahwa EJI adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), seperti statemen Budi Sutanto. EJI memiliki ijin usaha sesuai dengan Akte Pendirian sebagai Perseroan Terbatas yang mengelola Jasa Kebandar – Udaraan melayani penerbangan non regular.
  1. EJI ditunjuk AP I sebagai pengelola General Aviation Terminal (GAT) berdasarkan hasil evaluasi atas pengajuan proposal yang masuk dalam kategori jenis usaha baru dengan prakarsa dari eksternal (unsolicited). Sehingga penunjukan terhadap EJI sah karena telah sesuai dengan 88/2011. Selanjutnya EJI mengelola pelayanan di GAT yang meliputi in-house terminal service dan ramp services dimana EJI berperan sebagai ground handling agent. Pelayanan terkait Security dan Safety tetap dilaksanakan oleh AP I sebagai Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2009  tentang penerbangan.
  1. JAS, GAPURA Dan SRB merupakan ground handling company/operator yang melakukan kerja sama dengan EJI dalam memberikan sebagian item layanan ground handling kepada irregular flight. Layanan ground handling merupakan sebagian layanan yang diberikan oleh EJI yang terlulang dalam kontrak kerja sama dengan AP I untuk mengelola GAT. Sangat keliru bila EJI disebut “Paper Company” alias makelar atau perantara, hal ini dapat dianggap fitnah dan/atau pencemaran nama baik. Seharusnya pihak AIRMAGZ melakukan konfirmasi kepada AP I atau EJI atas pernyataan tersebut.
  1. Sesuai pernyataan tersebut di atas, maka pernyataan bahwa GAT merupakan “bisnis pemaksaan” dan “Sponsor yang menjadikan beberapa orang menjadi direksi AP I” adalah murni opini Sdr. Bayu Sutanto dan dapat dianggap fitnah karena disampaikan tanpa ada bukti. Seharusnya pihak AIRMAGZ melakukan konfirmasi kepada AP I atas pernyataan tersebut.
  1. AP I selaku pengelola Bandara sangat tunduk pada regulasi yang mengatur keamanan dan keselamatan terutama di sisi udara yang sifatnya mandatori. Sudah seharusnya AIRMAGZ sebagai media di bidang airport dan aviasi memahami betul hal ini. Taxiway ke apron selatan sudah tersedia dan telah diverifikasi oleh Regulator saat dikeluarkan Surat GM tentang pemberitahuan bagi irregular flight type B-737/900 ke bawah. Bahwa AP I dan EJI selaku ground handling agent dalam melakukan kerjasama dengan para ground handling company/operator sangat mempertimbangkan factor 3S+1C dengan prioritas ISAGO Certified. Apron di selatan beserta 2-taxiway dan terminal serta akses ke luar-masuk Bandara sesungguhnya merupakan solusi atas kejenuhan sisi udara yang di analisis oleh L&B. Prinsipnya adalah meluaskan kapasitas Apron, taxiway dan terminal, sekaligus memberikan layanan yang terbaik bagi pemakai jasa kebandar – udaraan. Aktivitas kedatangan melalui terminal GAT mulai dari ground handling, marshalling, block-oon block off, terminal services, security services dan keluar bandara seluruhnya melalui akses selatan yang langsung bisa masuk Bali toll. Demikian pula sebaliknya bagi yang akan berangkat. Sehingga tidak ada penyebrangan penumpang dari utara ke selatan karena di terminal selatan sudah tersedia semua fasilitas termasuk CIQ. Seharusnya AIRMAGZ melakukan konfirmasi kepada AP I ketika menerima pernyataan Bayu Sutanto terkait aspek keamanan dan keselamatan, karena AP I adalah pihak yang memiliki kompetensi terkait hal tersebut.
  1. Terkait tuduhan bahwa tarif yang dipungut belum mendapat persetujuan Kemenhub dapat kami sampaikan sebagai berikut :
  • Tarif yang diatur oleh kementrian Perhubungan adalah Tarif Jasa Aeronautika pada ruang lingkup Bandara umum yang meliputi antara lain : PJP, PJP4U,PJP2U, dan Aviobridge. Sedangkan tarif di GAT belum diatur.
  • Tarif Jasa non-Aeronautika seperti : Sewa, utilitas, konsesi, periklanan, dll tidak diatur oleh Kementerian Perhubungan, tetapi melalui ketetapan Direksi melalui suatu kajian dan kesepakatan.
  • Invoice atau tagihan yang dilakukan oleh EJI terhadap tarif aeronautika dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituang dalam kontrak kerjasama dengann AP I selaku BUBU. Hal yang sama juga berlaku seperti tarif executive lounge atau ground handling, misalnya : tagihan dilakukan oleh pengelola dan disetorkan ke AP I sesuai kesepakatan dalam kontrak kerjasama.

Jakarta, 22 Mei 2015

Corporate Secretary

PT. Angkasa Pura I (Persero)

FARID INDRA NUGRAHA

Share :
You might also like