Kemenhub Segera Rampungkan Regulasi Drone Kargo

Jakarta, airmagz.com – Rencana PT Garuda Indonesia untuk menggunakan pesawat tanpa awak atau drone sebagai angkutan logistik di tahun 2021 harus didukung oleh regulasi yang jelas. Kementerian Perhubungan akan segera merampungkan regulasi yang mengatur operasional drone kargo secara keseluruhan.

Dirjen Perhubungan Udara Polana Banguningsih Pramesti mengatakan bahwa angkutan kargo dengan menggunakan drone adalah sebuah perkembangan teknologi yang harus diapresiasi. Ia mengatakan sudah mengantisipasi perkembangan ini dengan mereview kembali regulasi yang sudah ada. Hal tersebut juga untuk menjawab permintaan dari Garuda dan beberapa e-commerce.

“Regulasi sudah direview tinggal dipertajam lagi. Mudah-mudahan paling lama akhir tahun ini selesai. Kami juga akan mitigasi daerah-daerah vital. Juga membuat pemetaan zona-zona mana yang boleh dilalui drone, misalkan di bandara, istana, area militer, dan nanti semuanya akan teregistrasi,” ujarnya di Hotel Morrissey, Jakarta hari ini (22/10).

Kasubdit Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara, Mohamad Hasan Bashory, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan revisi regulasi terkait drone. Pihaknya sudah berancang-ancang untuk membuat regulasi yang lebih spesifik mengatur drone terutama untuk angkutan kargo.

“Sejauh ini kita sudah punya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016 yang mengatur pengendalian pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia. Namun belum secara jelas mengatur soal penggunaan drone untuk angkutan kargo,” ungkap Hasan.

Menurut Hasan untuk membuat regulasi drone kargo harus melibatkan banyak pihak di antaranya  maskapai, bandara, AirNav, organisasi pilot drone, TNI, Polri, Pemprov dan Pemda. Keterlibatan mereka penting untuk menghasilkan regulasi yang proporsional.

Pada kesempatan yang sama, PLT VP Airport Safety Angkasa Pura I Salim mengatakan jika drone digunakan untuk mengirim barang jelas akan menggangu lalu lintas udara dan aktivitas di bandara.

“Saya harap regulator segera mempercepat pembuatan regulasi. Karena sejauh ini saya lihat drone mainan kecil saja sudah menggangu penerbangan apalagi yang besar,” katanya.

Pihak Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara  juga meminta agar diberikan kewenangan untuk mengatur drone di bandara. Salah satunya mengatur frekuensi jamming demi keselamatan penumpang pesawat, karena pada prinsipnya keselamatan nyawa manusia itu nomor satu.

“Prinsipnya kami support  jika nanti drone jadi angkutan logistik udara, tapi kami akan selektif dan tergantung dengan keputusan teman-teman dari AirNav juga sebagai pengatur lalu lintas penerbangan,” ujarnya. (IH)

Share :
You might also like