Hubungan Garuda dan Sriwijaya Kembali Memburuk, Ini Penjelasan Garuda

Jakarta, airmagz.com – Kemarin PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan bahwa maskapai Sriwijaya Air dan Juga NAM Air bukan lagi bagian dari maskapai milik pemerintah. Keduanya sebelumnya diketahui telah menjalin kerjasama melalui sistem KSO.

Dari Sumber yang didapat Airmagz Kamis (7/11/2019), Direktur Perawatan dan Servis Garuda Indonesia Iwan Joeniarto menyatakan hal itu terjadi karena kesepakatan antara Garuda Indonesia dan pemegang saham Sriwijaya Air kembali menemui jalan buntu.

“Karena kondisi dan hal tertentu yang membuat kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, dengan ini kami sampaikan bahwa pemilik Sriwijaya kembali menarik diri,” tulis Iwan dalam keterangan persnya.

Konflik tersebut membuat seluruh penerbangan Sriwijaya Air dihentikan, dan imbasnya para penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket pesawat harus membeli tiket dari maskapai lain.

Penjelasan Garuda Indonesia

Sehubungan dengan informasi yang beredar di publik perihal penjelasan Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia Iwan Joeniarto bersama ini kami sampaikan bahwa penjelasan tersebut ditujukan kepada Lessor – perusahaan penyewaan pesawat – atas pertanyaan mereka tentang posisi Garuda Indonesia atas Sriwijaya.

Hubungan keduanya saat ini adalah sebatas pada hubungan business to business dan tanggung jawab Sriwijaya kepada Lessor menjadi tanggung jawab Sriwijaya sendiri.

“Kami saat ini sedang berdiskusi dan bernegosiasi dengan pemegang saham Sriwijaya perihal penyelesaian kewajiban dan hutang – hutang Sriwijaya kepada institusi  negara seperti : BNI, Pertamina, GMF, Gapura Angkasa dan lainnya. Awal masuknya Garuda Indonesia Group dalam kerjasama manajemen dengan Sriwijaya adalah dalam rangka mengamankan aset dan piutang negara pada Sriwijaya Group,” ujar VP. Corporate Secretary Ikhsan Rosan dalam keterangan pers yang diterima Airmagz beberapa waktu yang lalu.

Lanjut Ikhsan, Garuda Indonesia berharap Sriwijaya beriktikad  baik atas penyelesaian kewajiban-kewajiban mereka kepada institusi negara seperti disebutkan diatas.

Sebagai informasi, Direksi transisi Sriwijaya yang disepakati bersama telah habis masa tugasnya pada 31 Oktober lalu. (IMN)

Share :
You might also like