Komisi V DPR RI Dukung Tuntut Boeing dan FAA, Pengamat: Jangan Ada Politisasi

Jakarta, airmagz.com – Menyusul bocornya Surat Elektronik (surel) pegawai Boeing ke publik dan memperlihatkan kesalahan Boeing dan otoritas penerbangan AS (FAA), Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu pun kemudian meminta pemerintah untuk bertindak optimal mendukung keluarga korban Lion Air JT610 menggugat Boeing dan FAA.  Bagi Syaikhu, Kementerian Perhubungan, wajib menjadikan peristiwa tersebut sebagai bekal untuk membela kepentingan WNI.

“Iya, ini bisa jadi bekal membela kepentingan WNI kita. Ingat korban terbesar jatuhnya Lion Air JT 610 adalah rakyat Indonesia,” ujar Syaikhu dalam keterangan tertulis yang diterima Indozone, Selasa (14/1/2020) malam.

Menanggapi hal itu, Pengamat penerbangan Gatot Raharjo justru menilai, pernyataan politisi PKS itu hanyalah bermuatan politik saja dan tidak sesuai dengan substansi permasalahan.

Menurutnya, tuntut-menuntut terkait dengan peristiwa kecelakaan pesawat tidak umum dilakukan di seluruh dunia.

“Kalau saling menuntut, Indonesia pasti sudah dituntut negara-negara lain waktu ada kecelakaan yang dulu-dulu itu seperti Adam Air, Garuda Jogja, Airasia Indonesia dan lain-lain karena waktu itu tingkat keselamatannya Indonesia masih rendah. Tapi kan negara-negata yang warganya ikut tewas tidak menuntut Indonesia, justru malah membantu melakukan investigasi,” timpal Gatot kepada Indozone, Rabu (15/1/2020).

Menurut Gatot, di dunia penerbangan, terkait investigasi kecelakaan pesawat itu diatur dalam Annex 13 dari Organisasi Penerbangan Sipil Dunia (ICAO) yaitu tentang aircraft investigation, dan yang paling penting, hasil investigasi itu tidak bisa dijadikan bukti penuntutan di pengadilan.

“Karena hasil investigasi di penerbangan itu bersifat most probable cause (bukan penyebab tunggal, tapi ada banyak penyebab yang saling berkaitan). Dan tujuan investigasi itu untuk perbaikan ke depan agar tidak terjadi kejadian serupa,” jelas Gatot.

“ICAO sendiri mempunyai slogan tersendiri untuk negara-negara anggotanya, yaitu ‘no country left behind’. Artinya negara-negara yang kuat harus membantu negara-negara yang lemah sehingga setara. Bantuan bisa berupa dana, pelatihan dan lainnya,” imbuhnya.

Menurut Gatot, masalah kecelakaan sebaiknya tidak ditarik ke ranah politik dan permintaan politikus agar Kemenhub mendukung keluarga korban Lion JT610 menuntut Boeing dan FAA tidak benar-benar dilakukan, karena dikhawatirkan hal tersebut bisa menjadi blunder bagi penerbangan Indonesia.

“Jadi kalau menuruti permintaan politisi untuk penuntutan itu ya bisa runyam. Bisa-bisa jadi bumerang, balik lagi ke Indonesia. Apalagi kasus Boeing ini investigasinya masih bergulir. Jadi yang terbaik itu adalah stop politisasi transportasi,” pungkasnya. (IMN/Indozone.id)

Share :
You might also like