Aliansi Ground Handling Indonesia Ajukan Insentif ke Pemerintah

Jakarta, airmagz.com – Aliansi Ground Handling Indonesia (AGHI) meminta keringanan dan insentif dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 telah menghantam industri penerbangan, salah satunya yakni sektor Ground Handling.

Ketua Umum AGHI Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, semua maskapai penerbangan sudah dan terus mengurangi jumlah penerbangan, baik rute dan frekuensinya sebagai dampak corona. Penurunan operasi penerbangan ini disebabkan lantaran pembatasan lalu lintas penumpang di seluruh negara.

“Sehingga maskapai berhenti beroperasi atau mengurangi frekuensi sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (13/4).

Ia melanjutkan bila pandemi covid-19 berlangsung lebih lama lagi, maka industri Ground Handling akan semakin terpuruk, bahkan sebagian anggota AGHI akan bangkrut.

“Tidak mungkin sumber daya Ground Handling kami disiagakan mendukung operasional bandara dan maskapai, tanpa adanya kepastian penghasilan, namun pada saat yang sama perusahaan Ground Handling harus menghadapi kepastian dan tekanan atas biaya tetap,” ujarnya.

Ida mengakui bahwa untuk mengurangi kerugian yang diderita beberapa waktu belakangan ini, sejumlah anggota AGHI sudah bersiap mengantisipasinya, bahkan banyak di antaranya sudah melakukan langkah-langkah strategis.

Sebagai perusahaan padat modal sekaligus padat karya, juga fully regulated, aliansi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan usaha dan keberadaan karyawan. Namun demikian, ia mengaku sangat sulit untuk mempertahankan karyawan dengan biaya operasional besar tanpa pemasukan. Akhirnya opsi menutup operasi, merumahkan karyawan/unpaid leave, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja sangat dimungkinkan terjadi.

“Keringanan yang kami harapkan dari pemerintah adalah, di antaranya penangguhan pembayaran pajak-pajak, lalu perpanjangan jangka berlakunya SDM dan alat pendukung atau Ground Support Equipment, yang sudah dikeluarkan sebelumnya, serta penangguhan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Selain itu, AGHI juga mengajukan keringanan dalam bentuk pemberian diskon atas sewa ruang, lahan diperkeras dan konsesi, penundaan tempo pembayaran, serta pembebasan pengenaan Minimum Omzet Bruto (MOB) pada bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan BUMN Kebandarudaraan (AP I dan AP II).

Sebagai mitra, Ida mengakui saat ini sangat mengalami masalah arus kas. Pembebasan dari pemberlakuan MOB serta pembayaran konsesi yang disesuaikan dengan realita omset, akan sangat membantu mempertahankan keberadaan industri Ground Handling.

Meskipun ia menyadari bahwa pandemi covid-19 ini melumpuhkan hampir semua aktivitas perekonomian, namun menurutnya industri Ground Handling yang selama ini mendukung maskapai nasional dan internasional dapat dipastikan sangat terpuruk.

Ida melanjutkan, jika tidak ada respon positif dan cepat dari pemerintah, maka dipastikan akan terjadi tindakan masif merumahkan maupun PHK karyawan sebagai upaya penyelamatan. Jumlah karyawan yang bernaung di industri ini ada sekitar lebih dari 20.000 orang.

“Dukungan pemerintah pusat dan daerah lewat dana bantuan sosial (Social Safety Net) bagi karyawan terdampak, juga kami butuhkan, mengingat sudah dua bulan ini banyak anggota AGHI yang sudah tidak sanggup membayar gaji karyawan, karena maskapai menurunkan produksinya, stop beroperasi dan stop bayar,” pungkasnya. (DP)

Share :
You might also like