Kebijakan Afirmatif untuk Maskapai Penerbangan

Oleh : Jusuf Irianto

Guru Besar Manajemen SDM, Departemen Administrasi
FISIP Unversitas Airlangga, Surabaya

Dampak COVID-19 terhadap kinerja bisnis penerbangan sangat mengerikan. Sebelumnya, International Air Transport Association (IATA) menaksir adanya resiko kehilangan global revenue tahun 2020 “hanya” $29.3 milyar. Namun setelah virus menyebar lebih luas, kerugian diperkirakan bertambah besar, mencapai US$ 63 milyar.

Beberapa maskapai secara teknis menuju kebangkrutan (technical bankruptcy) atau gagal bayar utang. Akibatnya nilai saham berbagai maskapai turun drastis mencapai 50 persen. Menurut perhitungan IATA, penurunan harga saham ini 21 persen lebih besar daripada penurunan akibat wabah SARS tahun 2003. Sementara para analis di Wall Street menggambarkan anjloknya nilai saham penerbangan kali ini lebih buruk dibanding akibat serangan 9/11 tahun 2001.

Di Indonesia, Kemenhub menyatakan tingkat okupansi pesawat menurun. Menjelang akhir bulan Maret lalu, penurunan penumpang pesawat domestik mencapai kisaran 40 hingga 60 persen. Adapun Route internasional mengalami penurunan lebih besar, mencapai 66 hingga 70 persen.

Langkah Maskapai Penerbangan

Sangat sulit bagi maskapai bangkit dalam waktu dekat. Jika tak ada formula efektif mengatasi krisis, dunia penerbangan kian terpuruk. Maskapai harus fokus mengatasi kerugian lebih besar melalui berbagai langkah strategis.

Sebagian besar maskapai mengurangi kapasitas kursi, menghapus jadwal penerbangan, serta emergency actions untuk memangkas biaya operasional. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, maskapai American Airlines menurunkan kapasitas kursi internasional mencapai 75 persen berlaku hingga awal Mei 2020. Pemangkasan serupa diikuti dua maskapai lain yakni United Airlines dan Delta Airlines.

Tindakan darurat juga diambil American Airlines dengan menghapus beberapa jadwal penerbangan internasional sebesar 60 persen. Sementara Qatar Airways membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah dalam mengatasi cadangan tunai yang kian menipis sekaligus untuk survival. Sebagian besar maskapai di Eropa menolak semua klaim untuk pengembalian dana akibat pembatalan.

Ada pula yang mengambil langkah spekulatif, misalnya Ryanair. Maskapai low cost terbesar di Eropa ini melakukan grounded sebagian besar armada dalam batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Selain itu, juga mengurangi kapasitas kursi sebesar 80 persen.

Sementara di Indonesia, maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengurangi frekuensi penerbangan, namun tidak sampai menutup rute kecuali dari dan ke China serta Arab Saudi. Tindakan darurat juga menyentuh bidang SDM dengan merumahkan sejumlah pegawai terkait medical record setiap orang dari berbagai penyakit yang rentan terserang virus. Di samping itu juga ditetapkan jadwal kerja secara bergilir (rotating work schedule) di antara pegawai.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa masalah yang dihadapi Garuda Indonesia bertambah berat karena utang perusahaan segera jatuh tempo pada Juni 2020. Total utang mencapai US$500 juta. Upaya strategis dengan memaksimalkan penerbangan ibadah haji dan umrah, menutup penerbangan internasional yang inefisien, dan fokus penerbangan domestik menjadi tak bermakna karena semua penerbangan ditutup sehingga mengakibatkan arus kas negatif.

Sedangkan maskapai Air-Asia Indonesia sesaat menghentikan seluruh layanan penerbangan terhitung 1 April 2020. Namun, maskapai ini tetap berkomitmen memberi layanan penerbangan dalam membantu repatriasi baik untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, serta pengiriman barang bantuan ke berbagai wilayah terdampak akibat pembatasan perjalanan.

Kebijakan Afirmatif

Langkah strategis dari berbagai maskapai dalam dan luar negeri tersebut diharapkan mampu memperbaiki situasi krisis. Namun demikian, tanpa peran pemerintah, mustahil langkah tersebut mampu mengatasi persoalan secara efektif. Dibutuhkan kebijakan afirmatif agar maskapai lolos dari lubang jarum.

Di Inggris, sektor penerbangan membutuhkan dukungan keuangan sebesar 5 hingga 7,5 miliar poundsterling (setara US$6,1 miliar hingga US$9,2 miliar). Sementara di AS, lumpuhnya bisnis penerbangan menyebabkan hilangnya sebagian besar pekerjaan hingga memaksa pemutusan kerja yang berujung pada pengangguran. Semua pihak berharap bantuan pemerintah.

Kebijakan afirmatif dapat berupa paket bantuan keuangan komprehensif. Skema ini diharapkan membantu maskapai memenuhi kewajiban rutin yakni membayar gaji para pekerja. Selain itu, paket kebijakan keuangan dapat berupa pinjaman lunak dengan suku bunga kompetitif.

Alternatif kebijakan afirmatif terbaik mungkin jatuh pada stimulus keuangan. Dalam jangka pendek maupun permanen, maskapai membutuhkan keringanan pajak serta insentif penurunan biaya operasional.

Tahun 2019 lalu, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan insentif khusus bagi industri penerbangan. Agar sustainable, maskapai direncanakan tak sekadar menerima insentif berupa subsidi harga tiket, namun lebih komprehensif. Dengan menggandeng Kemenkeu, Kemenko Perekonomian berniat melonggarkan beban pajak berupa pemangkasan pajak atau bea masuk impor untuk mengurangi beban biaya operasional.

Bea masuk PPN impor dan PPh impor suku cadang pesawat dan alat perawatan pesawat akan di-review. Kedua jenis bea tersebut menyedot plane maintenance cost hingga 8 persen. Meskipun pemerintah membebaskan tarif bea masuk (0 persen) terhadap 21 jenis barang impor industri penerbangan, namun berbagai komponen industri penerbangan lain tetap terkena tarif bea masuk mencapai 15 hingga 30 persen.

Sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu di bawah kooordinasi Kemenko Perekonomian agar segera merealisasikan rencana tersebut.

Hingga saat ini, pemerintah baru sebatas memberi insentif berupa diskon tarif penerbangan ke sepuluh destinasi wisata. Kebijakan yang bersifat partial ini, meski diapresiasi Indonesia National Air Carriers Association (INACA), belum sepenuhnya meringankan beban maskapai secara keseluruhan, Untungnya, Angkasa Pura (AP) I dan AP II turut membantu maskapai dengan memberi insentif berupa pengurangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar 20 persen.

Tampaknya pemerintah menghadapi situasi dilematis. Pilihan sulit di tengah seretnya penerimaan negara. Namun harus diingat, sejumlah maskapai telah melakukan langkah terbaik untuk survival, setia mengemban misi connecting people, dan berjasa mendukung perekonomian.

Belajar dari kebijakan pemerintah pusat segera melarang pemerintah daerah menarik pajak hotel dan restoran, sebaiknya kelonggaran serupa juga berlaku untuk maskapai sebagai salah satu bentuk kebijakan afirmatif.

Share :
You might also like