Terlibat Politik Praktis, Kadinsos Banggai dan SDM PKH Diduga Langgar Kode Etik

Jakarta, airmagz.com – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) dan sedikitnya 20 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diduga melanggar kode etik karena disinyalir terlibat politik praktis, dengan menyatakan dukungan untuk memenangkan salah satu kandidat Calon Bupati Banggai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Airmagz.com dari sumber yang enggan disebutkan namanya, Kamis (23/4/2020), Kadinsos Kabupaten Banggai diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan berkonspirasi bersama sedikitnya 20 Pendamping PKH Kab. Banggai dengan membuat surat kesepakatan dalam memberikan dukungan kepada salah satu Calon Kandidat Pilkada Banggai 2020.

“Dengan jaminannya adalah keberlangsungan Program Bantuan Pemerintah untuk masyarakat itu melalui 20 Pendamping PKH, untuk memobilisasi massa yakni penerima PKH,” ujar sumber itu.

Sumber itu juga menyebutkan, jika Kadinsos Banggai dan Pendamping PKH diduga mengambil keuntungan dari Calon Kandidat Bupati pada Pilkada 2020.

Salinan surat Sekretariat SLRT Banggai yang keberatan atas tindakan dan kinerja Kepala Dinsos Banggai/Sumber: Istimewa

Sehingga Kadinsos dan pendamping PKH diduga sudah melanggar kode etik dan harus ditindak dengan tegas, “Dicopot dari jabatan Kadinsos termasuk 20 orang Pendamping PKH juga harus diberhentikan dari Kemensos karena perbuatan mereka sudah benar-benar keterlaluan di situasi negara dalam krisis Pandemi Covid-19,” jelas sumber itu.

Berdasarkan berkas surat dan bukti screen shoot foto di media sosial termasuk percakapan di aplikasi Whatsapp yang diperoleh Airmagz.com. Bupati Banggi H. Herwin Yatim, bahkan sudah mengirimkan surat ke Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial, Cq. SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat di Jakarta, yang berisi pemberitahuan atas dugaan keterlibatan SDM PKH dalam politik praktis di Kabupaten Banggai.

Surat Bupati Banggai yang tertanggal 10 Februari 2020 lalu itu juga memuat sedikitnya 20 nama SDM Pendamping PKH yang diduga terlibat dalam kegiatan politik praktis tersebut, karena membuat surat kesepakatan dengan salah satu Calon Peserta Pilkada Banggai.

Dalam surat yang meminta seluruh nama terlampir untuk diberhentikan itu juga dilampirkan sejumlah bukti-bukti berupa foto-foto diduga terkait dengan salah satu Calon Peserta Pilkada, termasuk foto-foto pertemuan SDM PKH dan percakapan dalam aplikasi Whatsapp berbentuk screen shoot (gambar layar) gawai.

Airmagz.com juga memperoleh Salinan surat dari Manajer Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang ditujukan kepada Direkktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan. Masyarakat, Kementerian Sosial.

Salah satu isi surat itu adalah laporan mengenai tidak bisa digunakannya Biaya Operasional (BOp) SLRT dari Dinsos Banggai, namun justru menggunakan uang pribadi. Alasannya karena Kadinsos tidak mau mengikuti petunjuk teknis (Juknis) pengguna BOp yang diberikan, tapi berdasarkan kemauan sendiri Kadinsos.

Dalam berkas lain, Airmagz.com juga memperoleh berkas salinan surat kesepakatan antara salah satu Calon Peserta Pilkada Banggai, yang berisi perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020.

Salinan surat Bawaslu Kab. Banggai ke Menteri Sosial atas pelanggaran kode etik SDM PKH/Sumber: Istimewa

Dalam kesepakatan tersebut SDM PKH siap memenangkan calon tersebut dengan menjanjikan wajib pilih di 23 Kecamatan sebanyak 39.670 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta menyebutkan dukungan penuh 82 orang SDM PKH se-Kabupaten Banggai.

Kesepakan itu juga ada menyebutkan soal permintaan komitmen agar jika Calon Bupati tersebut terpilih, maka SDM PKH meminta jaminan untuk bisa dijaga komitmen dari total Bantuan Sosial 5 persen dana sharing APBD operasional SDM PKH di tahun 2021 dan seterusnya sampai masa jabatan habis.

Surat kesepakatan tersebut ditandatangani sedikitnya empat orang yang mengatasnamakan perwakilan SDM PKH, nama keempat orang tersebut juga terdaftar dalam 20 nama yang dilaporkan Bupati Banggai ke Kemensos atas dugaan pelanggaran kode etik karena terlibat politik praktis.

Airmagz.com juga memperoleh salinan surat dari Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai kepada Menteri Sosial perihal penerusan pelanggaran hukum lainnya, tertanggal 12 April 2020 ditandangani langsung oleh Ketua Bawaslu Kab. Banggai, Bece Abd. Junaid.

Dalam surat Bawaslu Nomor: 435/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 disebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokumen/Saksi, Kajian, dan Musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai terhadpa kasus yang ditemukan oleh Muh. Syaiful Saide dengan temuan Nomor: 27/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020 terlampir, dapat dikatakan memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik SDM Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Airmagz.com hingga kini masih mencoba memperoleh kejelasan, klarifikasi dan konfirmasi dari sejumlah pihak, baik Kementerian Sosial, Bupati Banggai, Bawaslu Kab. Banggai hingga Dinsos Kab. Banggai untuk memperjelas informasi ini. (TM)

Share :
You might also like