Sengkarut Penguasaan Asset, Bukit Asam Tolak Tandatangani Kesimpulan Rapat

Sawahlunto,airmagz.com- Lengking suara bersahut, memecah keheningan ruang paripurna DPRD Kota Sawahlunto Selasa 30 Juni 2020. Saat berlangsung rapat antara legislatif dengan perwakilan korporasi PT Bukit Asam Tbk dan para pengguna asset bangunan milik badan usaha pelat merah ini, yang enggan menandatangani surat pernyataan karena alasan sepotong narasi dianggap tak pas berbunyi “jika PTBA membutuhkan bangunan tersebut segera dikosongkan tanpa syarat dan ganti rugi.

Keenganan pengguna asset peninggalan koloni Belanda milik PTBA terletak di Kelurahan Tanahlapang, Kecamatan Lembah Segar, Sawahlunto, Sumatera Barat, itu menjadi bola liar dan sengkarut baru yang turut menyeret legislatif. Sebab, lembaga terhormat ini terkesan bukan memediasi melainkan melibatkan diri dalam isu yang diangkat sehingga menimbulkan asumsi beragam, akibatnya PTBA terpojok, tak cukup waktu menjelaskan secara fakta hukum, karena durasi bicara yang diberikan terbatas.

Rapat menjadi tontonan menarik, beberapa Anggota DPRD dan warga mengecam PTBA, mereka melontarkan suara dengan nada  keras dan tajam, meski sebelumnya pernyataan cukup dingin dan tenang. tapi akhirnya berakhir tak terkontrol dengan munculnya teriakan-teriakan destruktif yang ditujukan kepada PTBA. Mereka semua bicara lepas, tak terkecuali urat leher wakil rakyat-pun tegang, sehingga hak imunitas yang dimilikinya digunakan untuk “menghajar” PTBA, bukannya malah memediasi masalah secara proporsional dan elegan.

Sulit membedakan panggung DPRD sebagai bagian dari pemerintahan yang bijak dan terhormat, ternyata tak mampu memainkan palu saktinya meredam gejolak warga dari sudut pandang kebijakan undang-undang dan regulasi tentang pendayagunaan aset BUMN dan perseroan. Kemenangan atas narasi presure yang dibangun terhadap PTBA menjadi milik Anggota Dewan dan warga yang tak ingin menindaklanjuti kebijakan PTBA setelah sokongan bertubi muncul dari Anggota Dewan.

Venpri Sugara, Senior Manejer Asset Umum dan Balitas PTBA, didampingi Senior Manejer Hukum dan Regulasi Nugraha Nurtyasanta, Manejer UPO Yulfaizon, dan dua stafnya Maswir dan Markus Gea diberi waktu bicara mengatakan, pihaknya ingin melakukan pendataan atau pengadministrasian pemakai asset PTBA untuk membantu Kota Sawahlunto sebagai Warisan Dunia UNESCO karena kawasan Tanahlapang termasuk dalam zona A kawasan Cagar Budaya yang perlu dilakukan pengadministrasian.

Menurutnya, tidak ada keinginan PTBA untuk merugikan para pihak yang menempati aset bangunan perusahaan tersebut, melainkan dengan mengisi dan menyerahkan form isian akan memberi kepastian hukum terhadap warga yang menempati banguanan asrama karyawan tambang milik PTBA ini. Perusahaan tidak sekejam itu untuk mengusir dan mengambil assetnya, namun secara prosedur dan ketentuan pernyataan dalam surat tersebut menjadi hal yang biasa berbunyi seperti itu. Apalagi, yang menempatinya masih ada dari kalangan senior atau pensiunan bukan mantan pensiunan PTBA.

Perlu diluruskan, kata Venpri, kebijakan PTBA terhadap pendataan dan pengadministrasian berlaku sama dengan unit-unit PTBA lainnya. Sebagai contoh, terhadap aset PTBA yang dikuasai mayoritas pensiunan di Talang Jawa, Tanjung Enim, mereka juga mendapat surat dan formulir isian untuk dikembalikan tanpa perlakuan berbeda dengan Sawahlunto. “Kebijakan ini berlaku general dan tanpa membeda-bedakan sama sekali diseluruh unit PTBA” ungkapnya.

Ketua DPRD Eka Wahyu,  menyimpulkan, hasil sidang yang berakhir tegang dengan nada keras dan tensi tinggi itu dengan 4 poin kesimpulan yang akan di tandatangani Pimpinan Sidang, Perwakilan manajemen PTBA, Sekdako dan Perwakilan warga. Namun, kesimpulan itu ditolak dan tak akan ditandatangai pihak PTBA dengan alasan tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukumnya sama sekali.

Jika ini ditandatangani, lanjut Venpri, berarti PT BA terseret telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, atau regulasi yang berlaku bagi Badan Hukum BUMN. Silahkan baca dan pahami regulasi tentang lembaga perseroan. Sebenarnya, DPRD sama sekali tak berhak memanggil PTBA, tetapi karena selama ini PTBA dan Sawahlunto adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam membangun masyarakat dan kota, maka dengan senang dan suci hati serta penuh keterbukan kami selalu bersedia untuk bersama-sama melakukan dialog secara progresif dan dinamis.

“Kami bekerja on the track sesuai ketentuan perundangan dan regulasi yang berlaku seperti menurut  Permen BUMN No.13 tahun 2014 tentang pedoman pendayagunaan asset tetap BUMN, serta regulasi lain seperti SE BUMN No. 09 Tahun 2009, dan undang-undang yang mengatur diatasnya.”ujar pria energik yang sebelumnya pernah berada di Kementerian BUMN ini saat dikonfirmasi terpisah usai persidangan.

Saat ditanya kelanjutan pendataan pemakai aset PTBA kedepan, tegas dia menjawab bahwa pihaknya akan melakukan pendataan asset, tak akan terpengaruh dengan hasil rumusan sidang DPRD karena PTBA berada diposisi yang benar menurut ketentuan hukum berlaku. Soal nanti tidak ada yang tidak mau mengisi dan mengembalikan berkas isian yang ditandatangani tak jadi masalah, nanti akan disurati lagi, jika tak mau juga, dicoba dan dekati lagi.

“Jalan terakhir, semoga hal ini tidak terjadi,  jika masih tidak mau menyerahkan data administrasi hunian yang dibagikan dengan sangat menyesal dan sayangkan kami minta asset yang digunakan tersebut segera dikosongkan. Sebenarnya yang di untungkan  itu adalah para penghuni, karena akan memperoleh legalitas sesuai ketentuan dan peraturan yang ada.” Ungkapnya.

Kesimpulan dan Dinamika Rapat

Pertama, DPRD Kota Sawahlunto mengharapkan agar tidak ada lagi urusan sewa menyewa aset antara PTBA dengan masyarakat Kel.Tanahlapang maupun dengan Pemko Sawahlunto.

Kedua, PTBA UPO agar menyerahkan aset yang ada di KOta Sawahlunto kepada Pemerintah Daerah agar nantinya dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum.

Ketiga, permasalahan pendataan aset PTBA UPO agar ditindaklanjuti dan difasilitasui oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada notulen rapat.

Dan ke empat ,Pemerintah Daerah agar melakukan pengkajian ulang terhadap Izin Usaha Penambangan (IUP) PTBA UPO di Kota Sawahlunto sekaitan dengan tidak produktifnya lagi kegiatan penambangan dikota Sawahlunto.

Sidang pertemuan warga di DPRD itu dipimpin Ketua DPRD Eka Wahyu dan Wakil Ketua H.Jaswandi dan Elfia Rita Dewi dengan menghadirkan seluruh Anggota Dewan, puluhan warga dengan tiga perwakilan sebagai juru bicara seperti Nurilman, Epi Kusnadi dan Eriwantoni serta Asisten I Bidang Pemerintahan Efrianto dan unsur terkait lainnya.

Nurilman, sebagai perwakilan warga mempersoalkan tentang kalimat yang kurang pas berbunyi “bahwa tanah dan bangunan….yang saya tempati yang terletak di… Kel.Tanahlapang,Kec.Lembahsegar, Kota Sawahlunto, Prov.Sumatera Barat adalah tanah milik PT Bukit Asam Tbk, jika PTBA membutuhkan tanah dan bangunan tersebut, saya segera mengosongkannya tanpa syarat dan ganti rugi” sehingga perlu disampaikan secara tajam untuk menemukan sebuah solusi.

Pendangan lain disampaikan Epi Kusnadi, mantan Anggota Dewan 2013-2018 ini berpendapat bahwa persoalan menyangkut aset atau pendataan asset ini merupakan persoalan masa lampau, tapi kenapa dimunculkan disaat pandemi covid-19 sekarang ini.

Menurutnya, dulunya kawasan Tanahlapang merupakan pemukiman kumuh, namun Wako Amran Nur saat itu melalui kebijakannya membantu penghuni biaya renovasi dari anggaran dari pemerintah bukan dari PTBA. Meski demikian dia mengakui dan memahami aset ini adalah milik PTBA tapi mereka merawatnya. Dia mengingatkan PTBA jangan berlaku diskriminatif dalam menerapkan aturan.

Kemudian Eriwantoni, dia sangat sedih membaca surat PTBA tersebut,  ia menilai seakan ada perlakuan PTBA berat sebelah terhadap Sawahlunto. Menurtnya, jika ada kebijakan yang dikeluarkan PTBA harus di berlakukan sama seperti dengan di Tanjung Enim. Disa Tanjung Enim tak  ada penggantian rugi jika aset bangunan diambil perusahaan dan tidak ada pula rumah dinas atau aset yang disewakan, tetapi kenapa di Sawahlunto berbeda.

“Asrama ini dihuni para pensiunan, Tolonglah manajemen PTBA  memperhatikan nasib kami yang hanya menerima pensiunan sekitar Rp 340 ribu, dan apa yang bisa dibiayai dengan  uang segitu ?.Jadi jangan kami dibeda-bedakan tetapi harus disamakan dengan unit PTBA yang lain. Surat ini sangat meresahkan” ungkap Eriwantoni.

Dinamika dialog jadi riuh dan penuh tensi, warga ikut menyeret anggota dewan  melantunkan nada-nada keras menyerang PTBA, diantaranya perkataan ambigu dengan mengatakan bahwa ada negara dalam negara, kemudian aset tersebut bukan milik PTBA tapi milik Belanda, PTBA hanya untuk menambang bukan memiliki aset, kemudian tak perlu ada sewa menyewa, dan bumbu-bumbu panas lainya yang memprovokasi.

Nada keras dan kritis disampaikan Reflizar, Anggota DPRD dari PDI Perjuangan dibagian lain pernyataannya mengatakan kenapa PTBA lebih berkuasa dari Pemerintah Kota Sawahlunto. Dia menilai Sawahlunto tak bisa disamakan dengan Tanjung Enim, jika tak lagi menambang silahkan keluar dari Swl.

“PTBA hanya dizinkan untuk menambang, kalau aset tanahnya belum ada penjelasannya. Jika PTBA menyatakan bahwa itu adalah assetnya mana buktinya tolong jelaskan” ungkap Reflizar dengan nada tegas dan keras  menyebut tak perlu ada sewa menyewa tentang aset PTBA tersebut.(IYD)

Share :
You might also like