Indonesia dalam Pilihan Kebijakan Sulit di Tengah Risiko Perlambatan

Jakarta, airmagz.com – Guna menghindari risiko penurunan pertumbuhan akibat pandemi, Menteri Keuangan Indonesia menjelaskan secara garis besar serangkaian langkah fiskal untuk tahun ini (lihat Indonesia: Fiscal and growth dynamics).Kendati respons fiskal cukup agresif, kinerja fiskal sejak awal tahun ini menunjukkan kemungkinan defisit lebih kecil dari yang dianggarkan, yaitu -6,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, angka pengeluaran naik tidak terlalu besar, 1,3% secara tahunan. Angka ini hanya setengah dari pengeluaran yang dianggarkan selama setahun. Hal ini sebagian disebabkan oleh lambatnya pencairan dana stimulus senilai Rp695,2 triliun, yang hanya mencapai 26% (Rp183,5 triliun) pada pertengahan tahun. Menurut Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi, sebagian besar dana tersebut diarahkan untuk bantuan sosial. Dari paket dukungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ~40% telah dikeluarkan, dan seperlima dari dana disisihkan untuk hibah UMKM. Secara umum, pengeluaran dibayarkan pada akhir masa anggaran dalam beberapa tahun terakhir, namun angkanya pada tahun ini tertinggal dari tiga tahun terakhir (lihat bagan di bawah). Keterlambatan respons itu sebagian disebabkan oleh gangguan akibat pandemi dan kendala kapasitas.

Sementara itu, pendapatan turun 12% secara tahunan, dengan sepertiga dari defisit fiskal yang dianggarkan telah terealisasi sampai Juli, sebesar Rp330 miliar (2% dari PDB).

Tingkat kinerja saat ini bila dibandingkan dengan tren belanja negara membuka peluang untuk defisit fiskal yang lebih rendah sebesar 0,5-0,7% jika dibandingkan dengan yang dianggarkan, yaitu -6,3% dari PDB. Dengan kurva penularan (Covid-19) masih belum stabil, sementara kecepatan pengujian meningkat, pemulihan akan bergantung pada pencairan anggaran yang dipercepat.

Anggaran 2021

Pada bulan lalu, pemerintah mengusulkan asumsi anggaran untuk 2021. Defisit fiskal dipagu di angka 5,5% dari PDB (dari target defisit pada 2020 sebesar 6,3%). Defisit lebih besar dari yang telah diisyaratkan pada Mei-Juni disebabkan oleh perkiraan pemulihan global, yang lemah, pada tahun depan, serta untuk mencegah guncangan negatif pada pertumbuhan domestik dari sikap fiskal yang diambil sebagai akibat tekanan.

Angka di atas menunjukkan kenaikan kecil sebesar 0,3% secara tahunan dalam  pengeluaran pada 2021, mengakibatkan kendali pengeluaran relatif longgar. Pada saat stimulus yang berkaitan dengan Covid-19 diperkecil, dana kemungkinan besar akan digunakan untuk pengeluaran pembangunan (contoh: infrastruktur, pekerjaan umum) serta pengeluaran sektor sosial (contoh: kesehatan). Tagihan pengeluaran cukup besar diperkirakan akan didanai oleh – pendapatan diperkirakan meningkat sebesar 4,5% secara tahunan (dengan 5,5% kenaikan pajak pendapatan sebesar 5,5%), sejalan dengan kenaikan pertumbuhan PDB menjadi 4,5 – 5,5% dan pinjaman.

Kenaikan pendapatan dapat menjadi tantangan jika a) pertumbuhan tidak sesuai dengan perkiraan, b) potongan pajak perusahaan yang telah dijadwalkan berjalan, c) pemasukan bukan pajak dan yang berhubungan dengan komoditas tidak menguntungkan.

Jalan untuk mengembalikan defisit fiskal kembali ke ambang sebelumnya, yaitu 3%, sedang dipantau. Kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan dengan memperhitungkan kemungkinan pendapatan di bawah rata-rata dapat menunda perbaikan defisit menuju target sebelumnya. Berdasarkan undang-undang, pemerintah memiliki waktu hingga 2023 untuk mengembalikan defisit fiskal ke angka 3% dari PDB.

Dukungan bank sentral

Defisit fiskal lebih besar dan penurunan kecil dalam pinjaman pada 2021 jika dibandingkan dengan tahun ini, mempengaruhi peran aktif bank sentral di pasar obligasi pada tahun depan. Pendanaan defisit mungkin akan berulang dalam dua tahun ke depan, ini berbeda dengan jaminan sebelumnya bahwa itu hanya terjadi sekali.

Seberapa besar dukungan untuk tahun depan masih belum jelas, meskipun diharapkan lebih kecil daripada tahun ini. Mengingat dampak selanjutnya pada neraca keuangan, likuiditas, dan tekanan inflasi, langkah lain, seperti sterilisasi terhadap kelebihan likuiditas, juga bisa diperhitungkan untuk mengendalikan risiko stabilitas harga.

Selain kekhawatiran bahwa peran aktif BI dalam mengatur anggaran defisit akan diperpanjang dua tahun hingga 2022, pasar juga memperhatikan usulan bagi rencana perubahan peraturan tentang otoritas BI. Rancangan undang-undang yang diajukan ke parlemen mengusulkan perubahan luas pada Undang-Undang Bank Sentral 1999, termasuk usulan membentuk dewan moneter beranggotakan lima orang, dipimpin oleh Menteri Keuangan dengan anggota terdiri atas calon lain dari pemerintah, untuk memberikan pedoman bagi kebijakan moneter. Secara bersamaan, mandat BI mungkin diperluas untuk mencakup pertumbuhan dan penyediaan lapangan pekerjaan, selain prioritas pasar keuangan dan inflasi.

Rencana ini akan diawasi untuk menentukan apakah perubahan tersebut akan melemahkan kemandirian bank sentral, mengingatkan akan pengalaman sebelumnya pada tahun-tahun sebelum krisis keuangan Asia. Kebijakan mungkin condong menjadi akomodatif untuk jangka waktu lebih lama jika beberapa perubahan itu dilakukan, serta menunjukkan ketergantungan lebih besar pada monetisasi utang.

Saat catatan ini dicetak, pemerintah menyatakan tidak mendukung rekomendasi mandat BI karena pasar cenderung mencari kepastian terkait hal itu. Peraturan sektor keuangan lain mungkin akan diusahakan.

Kebijakan moneter terkendala

Inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) Indonesia pada Agustus turun menjadi 1,3% secara tahunan dari 1,5% pada bulan lalu, berada di bawah target dalam dua bulan berturut-turut. Walaupun indeks PMI-manufaktur kembali melebar pada Agustus, konsumsi tetap terhalang akibat meningkatnya kasus Covid-19 dan penguncian dalam skala berbeda-beda di berbagai provinsi di Indonesia memengaruhi pergerakan. Hal ini tercermin pada perlambatan inflasi CPI inti secara bertahap, dari 2,9% secara tahunan pada Januari 2020 menjadi 2,1% secara tahunan pada Juli.

Mengingat dampak luar biasa dari kejutan permintaan negatif, kami merevisi perkiraan inflasi CPI ke 2,0% secara tahunan untuk 2020 dari 2,7%. Terkait kebijakan, Bank Indonesia telah melakukan kebijakan dengan beberapa objektif. Pandangan terhadap prospek inflasi mengakibatkan penurunan suku bunga acuan BI sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4% tahun ini. Waktu penurunan juga dipengaruhi oleh stabilitas keuangan, yang terutama bertujuan mempertahankan selisih tarif menguntungkan dan kestabilan mata uang. Keadaan dalam negeri menunjang dengan total likuiditas bersih di posisi surplus karena suntikan dana bertubi-tubi untuk menjamin transmisi dalam waktu tepat.

Pengamatan di kawasan menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit bank terkoreksi pada kuartal kedua, baik untuk konsumsi maupun pinjaman industri.

Keadaan bisnis menantang juga meningkatkan rasio kredit bermasalah (NPLs) menjadi 3,1% pada Juni jika dibandingkan dengan 2,5% pada Desember 2019. Fitch Ratings mencatat pada akhir Juni bahwa rata-rata rasio pinjaman dalam perhatian khusus, yaitu pinjaman yang mengalami keterlambatan pelunasan hingga 90 hari dan berisiko berubah menjadi Rasio Kredit Bermasalah, meningkat menjadi 6,2% pada kuartal pertama dari 4,6% pada akhir 2019. Sementara hal itu menunjukkan potensi peningkatan utang bermasalah, pelonggaran aturan tentang restrukturisasi pinjaman, misalnya pinjaman dibolehkan tetap menjadi pinjaman hingga akhir kuartal pertama 2021, memicu minat lebih luas pada restrukturisasi pinjaman, dengan usulan untuk memperpanjang jadwal restrukturisasi. Pada awal Agustus, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa pinjaman senilai Rp784,36 triliun telah direstrukturisasi.

Prospek Kebijakan.

Dengan inflasi masih cenderung rendah dan kurs riil positif, masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga acuan lebih lanjut. Walaupun demikian, kami melihat tiga faktor mengapa bank sentral kemungkinan memperpanjang jeda penurunan suku bunga pada paruh kedua 2020. Pertama, kinerja rupiah buruk selama beberapa minggu terakhir, yang diakibatkan oleh kekhawatiran dalam negeri (monetisasi utang, pertumbuhan basis moneter, dan lain-lain), menyimpang dari kecenderungan positif di kawasan. Meskipun ada penurunan dalam kepemilikan pemodal asing di pasar obligasi hingga 30% dari jumlah obligasi beredar, stabilitas nilai mata uang kemungkinan tetap menjadi barometer risiko penting untuk pihak berwenang. Dengan latar belakang itu, status quo dalam suku bunga kemungkinan menjadi pilihan dengan resistensi terendah.

Kedua, meski ada jeda dalam penurunan suku bunga acuan, BI kemungkinan mempertahankan sikap akomodatif dan limpahan dana yang membantu menahan suku bunga jangka pendek. Terakhir, tarif pasar semalam Indonesia telah terkoreksi lebih dalam dari kebijakan suku bunga 7D. Selain sikap lunak, operasi likuiditas bank sentral cenderung menjadi lebih berat untuk tenor tidak menguntungkan, menarik suku bunga ke batas bawah koridor kebijakan suku bunga. Dengan transmisi telah berlangsung lama terlepas dari langkah terkait kebijakan suku bunga 7D, BI mungkin enggan menggunakan seluruh amunisi kebijakan dalam jangka pendek, serta mempertahankan penyangga untuk keseimbangan eksternal, seperti, neraca pembayaran, membuat jeda dalam penurunan suku bunga acuan pada sisa tahun ini hal terbaik untuk dilakukan.

Dua hal mungkin menantang ekspektasi kami — jika pertumbuhan melemah secara tajam dibanding saat ini, pelonggaran kebijakan baru atau aliran portofolio kembali masuk menjadi keniscayaan.

Dengan demikian, bauran kebijakan akan lebih condong ke kebijakan fiskal. Walaupun kami perkirakan penurunan suku bunga lebih lanjut kemungkinan tidak akan terjadi, respons kebijakan fiskal yang kuat membutuhkan sokongan dari Bank Indonesia. Hal ini yang akan terus dicermati oleh pasar secara seksama.

Share :
You might also like